PR MAJALENGKA - Polri secara resmi sudah menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) atau tilang elektronik di sejumlah wilayah mulai Selasa, 23 Maret 2021.
Untuk tahap pertama penerapan tilang elektronik ini sudah disebar 244 kamera pengintai di 12 Polda di Indonesia, yakni 98 titik di Polda Metro Jaya, 16 titik di Polda Sulawesi Selatan, 1 titik di Polda Banten, 5 titik di Polda Lampung, 21 titik di Polda Jawa Barat.
Ada 11 titik kamera tilang elektronik di Polda Sulawesi Utara, 10 titik di Polda Jawa Tengah, 8 titik di Polda Jambi, 4 titik di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, 5 titik di Polda Riau, 55 titik di Polda Jawa Timur dan 10 titik di Polda Sumatera Barat.
Baca Juga: Lirik Lagu Seperti Takdir Kita yang Tulis Milik Nadin Amizah, Berkisah Tentang Kebingungan dan Ketidakpastian
Dikutip PikiranRakyat-Majalengka.com dari Korlantas Polri, ada lima tahap prosedur kerja tilang elektronik, yakni:
Tahap 1
Secara otomatis, perangkat ETLE akan menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor.
Setelah itu, hasil tersebut akan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke Back Office ETLE di RTMC Polda Metro Jaya.
Baca Juga: 5 Manfaat Kunyit bagi Kesehatan, Cegah Depresi Hingga Turunkan Kadar Kolestrol
Tahap 2
Setelah data diterima, data kendaraan akan diidentifikasi menggunakan Electronic Registration & Identifikasi (ERI) sebagai sumber data kendaraan.
Tahap 3
Nantinya, pelanggar akan menerima surat konfirmasi yang dkirmkan ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi pelanggaran yang terjadi.
Baca Juga: Rahasia Dibalik Kemunculan Joker di Justice League Snyder Cut, Berikut Ini Ulasannya
Surat konfirmasi merupakan langkah awal dari penindakan,yang mewajibkan pemilik kendaraan untuk mengkonfirmasi tentang kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran.
Pemilik yang menerima surat tersebut dapat mengkonfirmasi jika kendaraan yang dimaksud sudah bukan menjadi kendaraan milik orang yang mendapat surat konfirmasi.
Tahap 4
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 24 Maret 2021: Mama Rosa Terpukul, Aldebaran Terus Salahkan Diri Sendiri
Pelanggar yang dikirimi surat konfirmasi memiliki batas waktu hingga 8 hari untuk melakukan konfirmasi terhitung sejak terjadinya pelanggaran melalui website atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum.
Tahap 5
Untuk pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum, nantinya petugas akan menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRI Virtual Account (BRIVA).
Baca Juga: Resmi Bercerai dari Ayus Sabyan, Hak Asuh Anak Jatuh pada Ririe Fairus
Tak hanya itu, pelanggar juga akan mendapatkan SMS resmi berupa nama pelanggar, jenis pelanggaran, besaran denda dan nomor rekening virtual account tujuan pembayaran denda.
Dilansir PikiranRakyat-Majalengka.com dari Tribrata News, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Sambodo Purnomo Yogo, S.I.K., M.T.C.P., menuturkan bahwa jika hingga batas waktu, pemilik kendaraan tidak melakukan pembayaran denda maka tagihan tilang elektronik akan ditambahkan ke dalam tagihan pembayaran pajak tahunan.
“Kalau dia tidak melakukan pembayaran akan dilaksanakan pemblokiran STNK,” ujarnya.
Baca Juga: Majelis Hakim Hadirkan Rizieq Shihab di Persidangan, 1.400 Personel Gabungan Diterjunkan ke PN Jaktim
Apabila status STNK terblokir, maka pemilik kendaraan yang melanggar tidak bisa memperpanjangan STNK atau ganti plat dan tidak bisa dilakukan balik nama apabila kendaraan tersebut dijual.
Nanti setelah denda tilang dan pajak tahunan kendaraan dibayar, blokir STNK akan dibuka kembali oleh petugas.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang disahkan DPR pada 22 Juni 2009, sanksi denda atau tilang berisar Rp250 ribu hingga Rp1 juta atau hukuman kurungan antara satu hingga dua bulan. ***