PR MAJALENGKA – Penyaluran bantuan sosial dalam rangka Jaring Pengaman Sosial (JPS) telah memasuki tahap penyaluran ke-4.
Pemerintah melakukan evaluasi terhadap penyaluran bantuan sosial kuartal 1 hingga 3.
Dengan target sekitar 127,2 T, telah disalurkan sebanyak 112,9 T untuk progres penyaluran Program Sembako, PKH, BST, Bansos Jabodetabek, Bansos beras Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, Bansos tunai KPM sembako.
Baca Juga: Perusahaan Pembuat Vaksin Covid-19 Bisa Meraih Pendapatan Rp142,6 Triliun per Tahun
Perlu penguatan penyaluran pemenuhan bagi program sembako hingga 20 juta KPM dan BST hingga 9 juta KPM hingga Akhir Tahun 2020.
"Tentu saja dengan ada beberapa perubahan, baik perubahan alokasi, perubahan kuota atau sistem penyaluran," tutur Menko PMK dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) secara daring pada 5 November 2020 dikutip PR Majalengka dari rri.co.id.
Dalam rapat daring ini membahas Evaluasi Pelaksanaan Bansos Kuartal I-III, Progres Kuartal IV 2020 dan Rencana Penyaluran Bansos 2021.
Baca Juga: Bupati Cirebon Melakukan Pengecekan Protokol Kesehatan, Dinkes: Target 30 Ribu Swab
Muhadjir memberikan paparan beberapa program bansos reguler rencananya akan tetap berlanjut pada tahun 2021.
Program yang dilanjut seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta KPM dan Bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk 18,8 juta KPM.
Sementara itu, bansos non reguler yang akan disalurkan adalah Bansos Sosial Tunai (BST) yang jumlahnya ditingkatkan yang awalnya 9 juta KPM pada tahun 2020 menjadi 10 juta KPM di tahun 2021.
Baca Juga: Dinyatakan Negatif Corona, Kini Valetino Rossi Bersiap ke Valencia
"Untuk penyaluran bansos pada 2021 tetap disalurkan melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Desa dengan anggaran yang telah disepakati," kata Muhadjir.
Muhadjir menjelaskan bahwa RTM akan dipertimbangkan untuk adjusment anggaran program bansos di 2021 mendatang.
Wilayah DKI Jakarta menjadi prioritas yang diusulkan pada 2021 yang tetap diberikan bansos sembako dengan cakupan 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seperti semula dengan besar bantuan 300.000 per KPM per bulan.
Baca Juga: Kabar Gembira, Vaksi Buatan India Siap Diluncurkan pada Februari 2021
Muhadjir juga menyampaikan bahwa bansos beras bagi 10 juta KPM PKH akan dipertimbangkan penyalurannya pada tahun 2021.
"Bansos beras bagi 10 juta KPM PKH berlanjut tidaknya mempertimbangkan kondisi stok beras pada Bulog, dan pelaksanaannya tetap menunggu arahan presiden," ujarnya.
Penyesuaian anggaran bansos akan dibawa ke Rapat Kabinet Terbatas dan keputusan penyesuaian anggaran akan diputuskan oleh Presiden.
Baca Juga: 232 Pelaku Parekraf Terima Bantuan Insentif Pemerintah, Cek Daftarnya di Laman Resmi
"Kita harapkan awal November ini akan segera kita rapatkan dan akhir November kita harap sudah dibawa ke Rapat Terbatas. Dengan demikian, maka persiapan perencanaan bansos 2021 bisa dimulai sedini mungkin. Kita harapkan paling lambat awal Januari bisa segera disalurkan," tuturnya.
Muhadjir mengatakan data tepat sasaran akan menjadi kunci keberhasilan bansos.
Selain itu, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial akan dimutakhirkan Kemensos pada tahun 2021.
Baca Juga: 3 Cara Klaim Token Subsidi Listrik Gratis PLN Bulan November 2020, Bisa Lewat WhatsApp
Hal ini untuk mendapatkan data yang lebih akurat.
Sementara itu, Juliari Batubara selaku Menteri Sosial menegaskan akan melanjutkan program BST bagi masyarakat terdampak di tahun 2021.
“BST akan dilanjutkan selama enam bulan yakni dalam periode Januari-Juni 2021. Sasaran program akan meliputi 34 provinsi atau seluruh provinsi di Indonesia, jadi termasuk DKI Jakarta,” kata Mensos seperti dikutip PR Majalengka dari kemsos.go.id.
Baca Juga: Primadona Baru Tanaman Hias, Kokedama dari Jepang, Cara Mudah Membuatnya Cukup dengan 3 Bahan
Mensos Juliari mengatakan program bansos pada tahun 2021 tidak akan semasif tahun 2020 dikarenakan akan lebih fokus kepada program pemulihan perekonomian dan vaksinasi Covid-19 secara bertahap.
“Rencananya bansos tahun depan tidak semasif tahun ini. Karena fokus daripada pemerintah sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo adalah pemulihan kegiatan ekonomi dan bagaimana kita mengadakan vaksin,” tutupnya.***