Network
PR MAJALENGKA- Melihat semakin parahnya keadaan di Myanmar, PBB kini dengan tegas menyampaikan pendapatnya.
Pihak PBB meminta kepada militer Myanmar untuk memberi kebebasan kepada demonstran dan tidak menggunakan kekerasan.
Dikutip PikiranRakyat-Majalengka.com dari Channelnewsasia.com, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres sebelumnya menyerukan ‘pengekangan maksimum’ dan pembebasan semua pengunjuk rasa tanpa kekerasan atau penangkapan.
Baca Juga: Pihak Militer Myanmar Memburu Ratusan Demonstran dari Pintu ke Pintu dan Menahan Puluhan Jurnalis
Hal ini juga diserukan dan terus digaungkan oleh kedutaan besar AS dan Inggris di Myanmar. PBB mencoba memukul pemerintah militer dengan menggunakan tekanan diplomatik.
Duta besar Myanmar di Inggris yang mengikuti perwakilan PBB dalam pada hari Senin menyuarakan untuk pembebasan Aung San Suu Kyi.
Dukungan pembebasan Aung San Suu Kyi ini menuai pujian dari menteri luar negeri Inggris Dominic Raab.
Baca Juga: Dari Susu Coklat Hingga Dada Ayam, Inilah 5 Makanan yang Cocok Dikonsumsi Sehabis Berlari
Disampaikan dalam televisi nasional MRTV bahwa kesabaran pemerintah telah habis dan untuk mencoba meminimalkan korban dalam menghentikan kerusuhan.
Menurut saksi mata dan media lokal ada tiga pengunjuk rasa tewas dalam demonstrasi di Myanmar utara dan Delta Irrawaddy pada hari Senin.
Belakangan ini yang sering diterapkan pihak kemanan adalah adanya penerapan jam malah dan penggeledahan.
Baca Juga: Ini Ritual yang Harus Dijalankan Umat Hindu pada Upacara Tawur Agung Kesanga Sebelum Hari Raya Nyepi
Salah satunya di distrik Lanmadaw, Yangon, penduduk mengatakan pasukan keamanan mendobrak pintu dalam serangan penangkapan semalam.
Pemuda di sana mengatakan mereka telah menlihat beberapa tentara yang sedang mengangkut senjata dengan mobil pribadi.
Melalui media sosial Facebook seorang wanita meminta tolong mengenai pintunya yang rusak.
Baca Juga: Prediksi Liga Europa: Dynamo Kiev vs Villareal, Tugas Berat di Ukraina
Wanita tersebut juga menambahkan bahwa ayah dan pamannya telah dibawa pergi entah kemana.
Di Myanmar demonstrasi sudah terjadi tiap hari selama lebih dari sebulan dengan menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi.
Kemudian meminta pihak militer menghormati pemilihan yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dimenangkannya November tahun lalu.
Baca Juga: DATA TERBARU Covid-19 Majalengka 10 Maret 2021: Kecamatan Nol Kasus Aktif Bertambah
Perlu diketahui bahwa pihak militer mengambil alih kekuasaan dengan alasan penipuan dalam pemungutan suara, namun tuduhan tersebut ditolak oleh komisi pemilihan.
Militer telah menepis kecaman atas tindakannya, seperti yang terjadi pada periode pemerintahan militer di masa lalu ketika pecahnya protes ditindas dengan pertumpahan darah.
Tekanan dilakukan tidak hanya dengan demonstrasi, tapi juga melalui pembangkangan sipil yang telah melumpuhkan bisnis pemerintah dari pemogokan bank, pabrik, dan toko pada Senin lalu.
Baca Juga: Pelaku Pelemparan Sampah Plastik ke Mulut Kuda Nil Mengaku Kalap
Inggris, Amerika Serikat, dan beberapa negara Barat lainnya telah menjatuhkan sanksi terbatas pada pemerintahan militer.
Uni Eropa sedang bersiap untuk memperluas sanksi untuk menargetkan bisnis yang dijalankan pihak militer.
Di sisi lain, daerah-daerah di sepanjang perbatasan dengan Myanmar telah dikhususkan untuk menampung pengungsi yang melarikan diri dari kerusuhan.***
