Baca Juga: DPR RI Mengimbau Masyarakat Tetap Diam di Rumah ketika Libur Natal dan Tahun Baru 2021
Dengan kata lain, kasus korupsi bansos bisa dibilang puncak dari masalah transparansi.
Termasuk pula, akuntabilitas dalam distribusi bansos selama ini.
Ke depannya, perlu dilakukan pembenahan transparansi di Kemensos.
Baca Juga: Hasil Survei TII 2020 Sebut Hanya 51 Persen Publik yang Nilai Kinerja KPK Baik
Pembenahan itu harus dimulai dari perluasan akses informasi yang melibatkan para pemangku kepentingan.
Komite III DPD RI memandang, sengkarut distribusi bansos dipicu pula oleh keterbatasan akses informasi.
Sehingga, nantinya wajib dibangun sistem yang terpadu, yang mampu memperkecil peluang korupsi.
Baca Juga: Insiden Penembakan Anggota FPI, Komisi III DPR RI Minta Penyelidikan Harus Transparan dan Imparsial
Tidak bisa disangkal, korupsi memang selalu muncul pada celah-celah, sekecil apapun, akses informasi ketertutupan, akuntabilitas, ini kedekatan menjadi agenda prioritas semua pihak.