PR MAJALENGKA - Kementerian Agama (Kemenag) RI terus mengupayakan dan memberikan perhatian khusus kepada Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) non PNS
Kabar terbaru menyebut usulan Kemenag mengenai anggaran bantuan subsidi gaji bagi GTK non PNS sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Persetujuan ini tertuang dalam Surat Dirjen Anggaran Kemenkeu kepada Sekjen Kemenag tertanggal 12 November 2020.
Baca Juga: Ditanya Boy William Soal Insiden Matinya Mikrofon Saat Sidang DPR, Begini Penjelasan Puan Maharani
“Sesuai arahan Menag, kita ajukan usulan untuk bantuan subsisid gaji bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS. Alhamdulillah usulan ini sudah disetujui Ditjen Anggaran Kemenkeu,” kata Nizar Ali selaku Sekjen Kemenag pada Minggu 15 November 2020 yang dikutip Majalengka.Pikiran-Rakyat.com dari kemenag.go.id.
Sementara itu, Nizar Ali saat ini masih berada di Arab Saudi dalam rangka monitoring dan evaluasi pengadaan ibadah umrah di masa pandemi.
“Usulan kita lebih dari Rp1,152 triliun,” tambahnya
Baca Juga: Gedung RTMC Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim Mengalami Kebakaran, Tak Pengaruhi Pelayanan
Sebagaimana dilansir Majalengka.Pikiran-Rakyat.com dari kemenag.go.id, anggaran bantuan ini akan disalurkan untuk GTK Non PNS Madrasah sekitar Rp1,147 triliun.
Sisanya, akan disalurkan untuk GTK Non PNS pada Ditjen Bimas Katolik sebesar Rp3,609 miliar, GTK Non PNS pada Ditjen Bimas Buddha sebesar Rp1,497 miliar, dan GTK Non PNS pada Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu sebesar Rp253,8 juta.
“Tahapan selanjutnya adalah pencairan. Kami akan segera proses. Semoga semuanya berjalan lancar sehingga bisa segera dicairkan,” harap Nizar Ali.
Baca Juga: BLT Tenaga Pengajar Non PNS akan Disalurkan, Berikut Langkah-langkah Mendapatkannya
Sebagai informasi, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Muhammad Zain mengatakan, total ada 745.415 GTK Non PNS Madrasah yang telah divalidasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Kemudian, mereka diusulkan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Gaji (BSG) ke Kementerian Keuangan
“Setelah proses validasi BPJS sudah selesai dan diperoleh 745.415 GTK Non PNS madrasah, hasil itu lalu diajukan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan bantuan subsidi gaji,” terang Muhammad Zain.***