Network
Para pengunjuk rasa menuduh monarki memungkinkan dekade dominasi militer.
Parit adalah beberapa pemimpin protes yang sudah menghadapi dakwaan berdasarkan undang-undang lese majeste karena menghina monarki setelah pidatonya di rapat umum sebelumnya.
Baca Juga: Kota Depok Batasi Waktu Sekolah Tatap Muka Maksimal 4 Jam Sehari
Protes yang dimulai pada Juli awalnya menuntut kepergian Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan pemimpin junta.
Akan tetapi sekarang juga berupaya mengurangi kekuasaan raja.
Di barak, penjaga depan pengunjuk rasa mulai memindahkan barikade kawat silet.
Baca Juga: Kembali ke Dunia Tarik Suara, BCL Rilis Mini Album 'Live At BCL'S Attic'
Kementerian Luar Negeri mengatakan dalam pernyataan bahwa negaranya mematuhi aturan hukum, tetapi hak kebebasan berbicara harus tetap di dalamnya.
“Dalam setiap kasus di mana hukum dilanggar, pejabat mengambil tindakan dengan kepatuhan yang ketat pada proses hukum yang sesuai tanpa diskriminasi,” kata Kementerian.
Prayuth telah menolak tuntutan pengunjuk rasa agar dia mundur bersama dengan tuduhan mereka bahwa dia merekayasa pemilihan tahun lalu.
