Cuitan Trump Ditandai, Twitter Buat Kebijakan Agar Tak ada Informasi Menyesatkan

26 November 2020, 06:15 WIB
Ilustrasi Twitter /Instagram/ @abcdetwitter

PR MAJALENGKA – Beberapa minggu sejak Presiden Donald Trump kalah dalam pilpres AS 2020, pengacaranya Rudy Giuliani sering membuat klaim tak beradasar mengenai adanya kecurangan suara.

Ia membawa banyak tuntutan hukum karena merasa dicurangi tetapi banyak pula diantara tuntutannya yang ditolak.

Dikutip Majalengka.pikiran-rakyat.com dari Rauters, Bill Pascrell, seorang dari partai Demokrat menyerukan Giuliani dan anggota tim hukum lainnya untuk dicabut lisensi hukum.

Baca Juga: Waspada! Ahli Keamanan Siber Temukan Ratusan Halaman Palsu Untuk Curi Akun PUBG Mobile Pemain

Bill menyerukan hal tersebut karena tuntutan yang dilayangkan pihak Trump terlalu ‘sembrono’.

Namun para ahli etika hukum mengatakan jika pencabutan lisensi pengacara relatif jarang terjadi terutama yang berkaitan dengan politik.

Oleh karena itu, pengacara Trump tidak akan mengahadapi pemecatan, skorsing, ataupun sanksi lain.

Baca Juga: Edhy Prabowo Ditangkap di Bandara Soetta, Prabowo Subianto Beri Komando Tunggu Info Lebih Lanjut KPK

Selain berbicara secara langsung pihak Trump pun membuat pernyataan yang tidak jujur melalui Twitter dan dalam penampilan media.

Trump pun membuat banyak kicauan di Twitter yang telah secara agresif melabeli informasi menyesatkan dan palsu yang diunggah secara teratur.

Dikutip Majalengka.pikiran-rakyat.com dari Aljazeera, kicauan Trump selalu menarik pengawasan Twitter, misalnya pada Sabtu, 21 November, sekira 15 hingga 28 tweet telah ditandai oleh Twitter.

Baca Juga: Hal yang Wajib Dilakukan Bareng Pasangan Sebelum Putuskan Menikah, Bicara Finansial hingga Traveling

Hal tersebut dikarenakan komentar Trump mengenai pemungutan suara yang merasa ada kecurangan dan illegal, sehingga ditandai sebagai “disputed” atau kicauan yang menyesatkan.

Kemudian Minggu, 22 November, 5 dari 10 tweet yang lain pun kembali ditandai oleh Twitter.

Karena klaim tentang kecurangan pemilu adalah menyesatkan dan berbagai sumber menyebut pemilihan ini secara berbeda.

Baca Juga: Siap-Siap Netflix akan Menghadirkan Film Indonesia ‘Sobat Ambyar’ Persembahan Terakhir Didi Kempot

Selama ini Trump terus menggembar-gemborkan konspirasi terkait surat suara yang curang.

Sehingga total tweet-an Trum yang telah ditandai Twitter sebanyak 152 dari 578 tweet dan retweet sejak hari pemilihan, 3 November lalu.

Trump memang dikenal sebagai Presiden Amerika yang paling aktif di media sosial dan banyak mengundang kontroversi.

Baca Juga: Hal yang Wajib Dilakukan Bareng Pasangan Sebelum Putuskan Menikah, Bicara Finansial hingga Traveling

Twitter pertama kali menandai tweet Trump pada 26 Mei 2020, karena membuat cuitan bahwa surat suara yang masuk akan “secara substansial curang”.

CEO Twitter Jack Dorsey dan CEO Facebook Mark Zuckerberg telah mengadakan sidang senat yang membahas tentang langka-langkah yang diambil untuk mencegah penyebaran informasi yang salah tentang pemilu.

Dorsey membuat “kebijakan intergritas sipil” untuk memastikan bahwa pengguna Twitter tidak menggunakan media sosial Twitter untuk memanipulasi atau mencampuri pemilihan atau proses sipil lainnya.

Baca Juga: 7 Hal yang Perlu di Ketahui Anak Perempuan Sebelum Mereka Menjadi Dewasa, Soal Cinta dan Sahabat

Dia menjelaskan jika proses tersebut sebagai cara untuk “member label pada (ucapan yang menyesatkan).

“Sasaran kami adalah orang-orang dengan lebih banyak informasi tentang apa yang terjadi pada pemilu,” ujarnya.

Dorsey mengindikasikan akan menerapkan standar yang berbeda pada Trump setelah menjadi warga negara biasa.

Baca Juga: Selamat, BTS Berhasil Masuk Nominasi ‘Penampilan Duo/Grup Pop Terbaik’ di Grammy 2021

Tanpa gelar presiden, tweet yang dibuat Trump tidak akan memenuhi syarat sebagai “pengecualian kepentingan publik”.

Karena ia akan menjadi warga negara setelah Biden dilantik menjadi presiden pada 20 Januari 2021.

Maka akun Twitter Trump akan kehilangan perlindungan dan membuat akun Trump sewaktu-waktu rentan terhadap penangguhan.***

Editor: Asytari Fauziah

Sumber: Reuters Aljazeera

Tags

Terkini

Terpopuler