Network
Pemenuhan hak anak dan perlindungan anak tidak boleh dilewatkan dan dikesampingkan.
“Setiap hari akan selalu berupaya untuk mewujudkan anak Indonesia sehat dan bahagia. Saat ini kita menghadapi pandemi Covid-19, kualitas pemenuhan hak, dan perlindungan khusus anak tidak dapat dikesampingkan,” katanya.
Baca Juga: Pilkada 2020 Bawaslu Bekerjasama dengan Kominfo Siap Awasi Konten-Konten dengan Muatan Negatif
Konvensi Hak Anak (KHA) menjadi pedoman bagi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk melewati berbagai krisis, baik yang disebabkan oleh bencana, konflik, maupun hal lainnya.
KHA di Indonesia disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan mulai diberlakukan pada 5 Oktober 1990.
Bintang mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan ramah anak, sesuai dengan mandat KHA.
Baca Juga: Kang Emil Akan Hormati Hasil Mursayawah Pengupah untuk Tetapkan UMK 2021
KHA menjadi instrumen hukum yang mengikat negara-negara anggotanya untuk mendorong usaha pemenuhan hak anak.
Pengesahan KHA memiliki empat pernyataan deklarasi yang meliputi anak harus diberikan sarana tumbuh kembang secara normal, antara lain anak yang lapar harus diberi makan dan anak yang sakit harus dirawat; anak adalah yang pertama menerima bantuan saat terjadi kesusahan; anak harus dilindungi dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi; dan anak harus dibesarkan dan diasuh dengan kasih sayang.***
