Network
PR MAJALENGKA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan. salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.
"Ini adalah cara kita meningkatkan keamanan, karena dengan sertifikat elektronik kita lebih bisa menghindari pemalsuan dari oknum mafia tanah yang saat ini sangat meresahkan,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati.
Dalam kesempatan tersebut Yulia meluruskan berita yang sempat beredar bahwa akan ada penarikan sertifikat di masyarakat.
Baca Juga: Moeldoko Bertemu Dubes Kazakhstan, Bahas Kerjasama Berbagai Bidang
"Kami pastikan itu tidak benar, tidak ada penarikan sertifikat di masyarakat, proses sertifikat elektronik ini akan berjalan secara bertahap dan sertifikat lama masih tetap berlaku selama belum dilakukan alih media ke sertifikat elektronik," ujar Yulia sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Majalengka.com dari laman resmi Kementerian ATR/BPN.
Yulia menjelaskan, sertifikat elektronik merupakan mitigasi terhadap bencana alam serta mampu meminimalisir kehilangan arsip, Selain itu juga untuk meningkatkan keamanan dari praktik pemalsuan oleh mafia tanah.
"Banyak kasus yang terjadi (seperti) sertifikat rusak bahkan hilang,” ujar Yulia.
Baca Juga: Tes Kepribadian, Tebak Karakter Seseorang Berdasarkan Warna Rambut Favoritnya
“Dengan sertifikat elektronik, hal demikian tidak akan terjadi lagi. selain itu sertifikat elektronik aman terhadap bencana alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, risiko kebakaran, serta menjamin pemeliharaan dan pengelolaan arsip dan warkah pertanahan," ujar Yulia menambahkan.
