Network
PR MAJALENGKA- Pandemi Covid-19 yang melanda dunia menyebabkan adanya kelumpuhan di sektor ekonomi secara besar-besaran.
Adanya pandemi Covid-19 juga berdampak kepada Indonesia yang tampak lesu, hingga dinyatakan mengalami resesi ekonomi.
Sudah sepuluh bulan lebih pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan untuk menahan penyebaran Covid-19.
Baca Juga: Warga Twitter Heboh dengan Tagar #BoikotJNE, Begini Klarifikasi Pihak JNE
Di samping itu pemerintah juga mengupayakan adanya pemulihan ekonomi, khususnya di akhir tahun 2020.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan, saat ini prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 adalah pemulihan ekonomi.
Menkeu Sri Mulyani menegaskan, belanja yang dilakukan merupakan keperluan untuk membangun pondasi ekonomi negara agar lebih kuat.
Baca Juga: Tak Hanya Kesetaraan Akses, Mekominfo Menilai Digitalisasi Penyiaran Perlu Perhatikan Kualitas
“Untuk pendidikan lebih dari Rp500 triliun, kesehatan Rp196 triliun, bantuan sosial lebih dari Rp400 triliun, dan infrastruktur lebih dari Rp430 triliun,” ucap Sri Mulyani yang dikutip Majalengka.pikiran-rakyat.com dari Setkab.go.id.
Hal ini berkaitan dengan analisis yang bedasar dari kontraksi pada kuartal kedua tahun 2020.
Oleh karena itu, alokasi belanja APBN juga akan memberikan rangsangan pada roda ekonomi Indonesia di tahun 2021 yang ditargetkan masuk ke dalam zona positif.
Baca Juga: Miliki Karier Gemilang di Dunia Perbankan, Simak 5 Fakta Istri Fadli Zon yang Jarang Publik Tahu
Menurut Menkeu Sri Mulyani, kegiatan ekonomi erat kaitannya dengan pengendalian Covid-19.
Harapannya, dengan adanya vaksin dan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan dapat memberikan kontraksi pada pemulihan ekonomi negara.
Pemulihan ekonomi juga didukung oleh berbagai sektor salah satunya dengan masyarakat.
Baca Juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia per Hari Ini, Terjadi Kenaikan 6.189 Kasus dan Total Capai 617.820
“Langkah-langkah pemerintah hanya akan bisa berjalan apabila kolaborasi dengan sektor dunia usaha dan masyarakat,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani meyakinkan, Kementerian Keuangan akan terus mempelajari langkah beserta kebijakan yang mengenai APBN agar bisa menekan dampak sosial dan ekonomi dari pandemi Covid-19.***
