Network
Komitmen pemerintah dalam penegakan HAM juga tertuang dalam Rencana Aksi Nasional HAM 2020-2025.
Didalam nya meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, serta budaya harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada satupun yang terabaikan.
Baca Juga: Dua Paslon Saling Klaim Kemenangan di Pilbup Bandung, KPU Imbau Bersabar Tunggu Hasil Real Count
Dalam situasi pandemi saat ini, Presiden Jokowi juga mengatakan, seluruh pihak harus terus bekerja keras untuk menghambat penyebaran virus, mengobati yang sakit, mencegah kematian, dan memberikan bantuan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak.
Selain itu, Presiden Jokowi juga mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk menjaga agar pandemi tidak memperburuk upaya pemenuhan hak asasi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung terkait masalah kebebasan beribadah di beberapa tempat yang masih menjadi masalah saat ini.
Baca Juga: Jelang Harbolnas 12.12, Simak 5 Barang yang Bisa Jadi Referensi Belanja Agar Tak Asal Check Out
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta aparat, pemerintah pusat dan daerah untuk secara aktif menyelesaikan masalah tersebut secara damai.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur juga harus didedikasikan sebagai prasaranan pemenuhan HAM dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, pangan, kesehatan, dan kebutuhan dasar yang merata termasuk bahan bakar satu harga.
Selain itu, pembangunan sumber daya manusia yang berjalan dengan memastikan penurunan kasus stunting serta keterjangkauan pendidikan yang memadai terutama di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar.
