Network
PR MAJALENGKA – Bawaslu menyampaikan tentang Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2020, dan Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2020.
Akhirnya, Komisi II DPR RI bersama Bawaslu, KPU, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Peraturan Bawaslu tersebut dengan beberapa catatan.
Dikutip Majalengka.Pikiran-rakyat.com dari DPR.go.id, hal itu disampaikan oleh Ahmad Doli Kurnia Tandjung selaku Ketua Komisi II DPR RI.
Baca Juga: Vaksin Diprioritaskan untuk Para Garda Terdepan, Menko PMK: Minimalkan Dampak Sosial dan Ekonomi
Catatan pertama yaitu, untuk memperkuat pengawasan utamanya penggunaan teknologi Sirekap yang bertujuan menjamin akuntabilitas hasil pemilihan.
Kedua, untuk memperkuat pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan covid-19 di setiap proses pemungutan, penghitungan, rekapitulasi, dan penetapan hasil pemilu.
Lalu catatan selanjutnya yaitu memberi pengawasan terhadap pemenuhan hak pilih utamanya bagi masyarakat yang terdampak covid-19, dan yang belum melakukan perekaman KTP elektronik.
Baca Juga: Komnas HAM Bentuk Tim Khusus Guna Menyelidiki Penembakan di Tol Japek, Polri Mempersilakan
Catatan di atas sebelumnya pernah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri.
Doli membacakan catatan terakhir bagi Peraturan Bawaslu itu di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, 7 Desember 2020.
“Meminta Bawaslu di semua tingkatan agar cermat dan hati-hati dalam menjalankan pengawasan di setiap tahapan, sehingga dapat menjamin keadilan bagi semua pihak,” intruksinya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Resmi Keluarkan Keppres tentang Perubahan Cuti Bersama Pegawai ASN Tahun 2020
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini juga mengingatkan hal lain.
Doli menyebut bahwa Komisi DPR RI meminta KPU untuk memastikan kesiapan, dan distribusi logistik pada hari pemilihan.
Terutama memperhatikan penggunaan APD agar menjamin keselamatan masyarakat dan mencegah penularan covid-19.
Baca Juga: Hari Ini Libur Nasional Pilkada Serentak 2020, Menaker: Buruh yang Bekerja Berhak atas Upah Lembur
“Komisi II DPR RI meminta kepada KPU untuk menerbitkan surat himbauan agar dapat memastikan memenuhi protokol kesehatan covid-19,” ujar Doli.
Dia juga meminta jaminan agar TPS tetap terjaga serta mampu menerapkan protokol kesehatan covid-19, utamanya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam area pemilihan.
Doli menyampaikan, Komisi II DPR RI meminta KPU dan Bawaslu untuk meningkatkan koordinasi serta menyamakan persepsi.
Hal ini terkait dengan perundang-undangan yang berlaku serta penyampaian sosialisasi sampai pada tingkat KPPS dan pengawas TPS. ***
