Network
Politisi Partai Demokrat ini juga mengatakan, kebutuhan vaksin saat ini diperlukan masyarakat secara luas guna penanggulangan Covid-19.
“Dengan demikian BAKN perlu melakukan pendalaman pada perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan pembuatan vaksin Covid-19 yang diproduksi Bio Farma, BAKN juga perlu untuk mendapatkan informasi terkait dengan perizinan dan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM RI," terangnya.
Baca Juga: Beri Kesempatan Pasien Positif Covid-19 Ikut Memilih di Pilkada 2020, KPU Siapkan Tempat Khusus
Selain itu, Anggota BAKN DPR RI Ahmad Najib Qodratullah mengatakan kesehatan merupakan hal penting yang menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan.
Untuk itu BAKN perlu meminta penjelasan dari Kemenkes terkait dengan kinerja BPOM dan Bio Farma, khususnya dalam proses produksi vaksin Covid-19.
Sesuai jadwal yang disampaikan oleh PT Bio Farma, dalam waktu dekat ini uji klinik fase 3 akan disampaikan laporannya.
Baca Juga: Pemerintah Resmi Kurangi Hari Libur dan Cuti Bersama Akhir Tahun 2020, Simak Rincian Lengkapnya
“Jadi untuk interim report akan disampaikan, sehingga kami bisa dapat data data pendukung untuk kami evaluasi terkait dengan aspek keamanan vaksin dan efektifitas dari vaksin Covid ini," lanjutnya.
Sementara itu, Plt Deputi I BPOM Togi Hutadjulu menyampaikan Badan POM mengungkapkan, dalam produksi vaksin Covid-19 tidak hanya berhenti setelah izin EUA (Emergency Use Authorization) diterbitkan, namun juga melakukan pengawalan, terutama saat importasi dilakukan inspeksi secara fisik.
Sarana produksi dan distribusinya vaksin akan dikawal agar sesuai dengan Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) dan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).
