PR MAJALENGKA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini getol melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat pemerintahan.
Terbaru, KPK melakukan OTT terhadap pejabat dilingkungan Kementerian Sosial.
Diberitakan Majalengka.pikiran-rakyat.com sebelumnya, pejabat Kemensos yang terjaring OTT tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Bantuan Kementerian Sosial.
Baca Juga: Akui Masa-masa Pahit 5 Tahun Setelah Orang Tua Cerai, Al Ghazali: Dulu Masih Kecil Salahin Orang Tua
PPK itu diduga telah menerima hadiah dari vendor PBJ bansos di Kemensos RI dalam penanganan Pandemi Covid-19.
Sehingga OTT ini menambah daftar OTT yang dilakukan oleh KPK sepanjang tahun 2020.
Hingga saat ini, dilansir Majalengka.pikiran-rakyat.com dari Antara tercatat KPK telah melakukan OTT sebanyak 8 kali.
Baca Juga: Jelang Everton vs Chelsea, Rapuhnya Pertahanan The Toffees akan Dimanfaatkan Lini Serang The Blues
Berikut daftar OTT yang telah dilakukan KPK era kepemimpinan Firli Bahuri sepanjang tahun 2020.
1. OTT Bupati Sidoarjo
Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah beserta kawan-kawannya ditangkap KPK pada tanggal 7 Januari 2020.
Akiibatnya Saiful Ilah divonis 3 tahun penjara dan denda Rp200 juta dengan subsider 6 bulan kurungan.
Baca Juga: Sosok Wanita Asal Tasikmalaya Kalahkan Posisi Sri Mulyani Bahkan Ratu Elizabeth II, Ini Prestasinya
2. OTT Komisioner KPU
Kominisioner KPU, Wahyu Setiawan dan kawan-kawan terjaring OTT pada tanggal 8 Januari 2020.
Kemudian KPK menetapkan Wahyu bersama tiga orang lainnya yakni kader PDIP Agustiani Tio Fridelina, mantan caleg PDIP Harun Masiku, dan kader PDIP Saeful Bahri bersalah pada tanggal 9 Januari 2020.
Namun, Harun Masiku hingga kini belum tertangkap.
Baca Juga: Jelang Derby Madrid, Zidane Ingin Terapkan Permainan Seperti di Liga Champions
3. OTT Rektor UNJ
Tidak hanya melakukan OTT kepada penyelenggara saja, KPK juga telah melakukan OTT di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tanggal 20 Mei 2020.
OTT itu dilakukan KPK terhadap Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Komarudin karena diduga memberikan sejumlah uang kepada Kemendikbud.
Namun sebelum KPK menemukan motif pemberian uang tersebut, kasus dihentikan penyelidikannya oleh kepolisian lantaran tidak terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi.
Baca Juga: Selamat! BTS dan BLACKPINK Menjadi Idol K-Pop yang Masuk 'Top 50 Album Terbaik 2020' Billboard
4. OTT Bupati Kutai Timur
Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan kawan-kawan terjaring OTT KPK pada tanggal 2 Juli 2020.
KPK pun menetapkan tujuh tersangka dalam kasus suap terkait dengan pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutai Timur tersebut.
Baca Juga: Ngaku Pernah Jalani Pacaran Settingan, Dul Jaelani Bahas Bayarannya: Malah Enggak Dapat Uang Gue
5. OTT Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo ditangkap KPK pada tanggal 25 November 2020.
Edhy ditangkap lantaran terjerat OTT terkait kasus suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya
Selain Edhy, KPK juga menangkap 16 orang lainnya di beberapa lokasi, yaitu Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Tangerang Selatan, Depok, dan Bekasi.
Baca Juga: Update Kasus Covid-19 di Kota Bandung, 41 Persen Pasien yang di Rawat Berasal dari Luar Kota
6. OTT Wali Kota Cimahi
Wali Kota Cimahi, Ajay bersama 10 orang lainnya terjaring OTT pada tanggal 27 November 2020 di Bandung dan Cimahi.
KPK menetapkan Ajay sebagai tersangka kasus suap perizinan pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Bunda Kota Cimahi.
Baca Juga: Komisi IX Mendorong Kemenkes Memperluas Target Vaksinasi, Menkes: Kita Tidak Berani
7. OTT Bupati Banggai Laut
Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo bersama 15 orang lainnya ditangkap KPK pada tanggal 3 Desember 2020.
Wenny ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap terkait pengadaan barang/jasa di Kabupaten Banggai Laut.
Baca Juga: 5 Tips Sehat dan Bergizi untuk Ibu Menyusui, Salah Satunya Mengkonsumsi Bawang Putih
8. OTT Pejabat Kemensos
Bulan ini KPK melakukan OTT terhadap Menteri Sosial, Juliari P Batu Bara terkait dana bansos korban terdampak Covid-19.
Mensos Juliari P Batu Bara ditetapkan KPK sebagai tesangka bersama empat orang lainnya, yaitu PPK di Kemensos Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) serta dari pihak swasta Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS).