PR MAJALENGKA - Indonesia sempat ramai dengan berita yang mengabarkan adanya deklarasi Papua Merdeka.
Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas meminta agar pemerintah tidak berlebihan dan lebih fokus terhadap penyelesaian pelanggaran HAM.
Menurut Yan Permenas Mandenas, adanya penyuaraan aspirasi masyarakat Papua berdasarkan respon panjang dari cara penanganan persoalan di Papua yang terus berlarut tak kunjung usai.
Baca Juga: Ustaz Maaher Ditangkap Polisi, Humas Polri: Sesuai Prosedur Penangkapan
Yan Permenas bahkan mengibaratkan kalau Papua seperti daerah operasi militer yang tidak pernah tuntas penaganan konflik sosial politiknya.
“Sangat disayangkan cipta kondisi terus terjadi di tanah Papua dengan sejumlah kejadian yang menyakitkan hati masyarakat Papua,” kata Yan Permenas yang dikutip Majalengka.Pikiran-rakyat.com dari Dpr.go.id.
“Kemudian berakibat pada respons masyarakat Papua seakan tidak mendapatkan tempat dan keadilan yang layak di negerinya sendiri,” sambungnya.
Baca Juga: Terjadi Lonjakan Kasus, Puan Maharani Minta Pemerintah Evaluasi Total Strategi Penanganan Covid-19
Oleh karena itu, penting untuk pemerintah pusat mengintrospeksi diri terkait sikapnya yang tidak konsisten terhadap persoalan Papua.
Mulai dari penanganan keamanan, konflik sosial-politik, korupsi, pemberdayaan orang asli Papua dan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua yang tidak kunjung usai.
“Saya berharap penanganan Papua bukan sekedar implementasi kebijakan semata terhadap pembangunan di Papua,” ujar Yan Permenas.
Baca Juga: Ukuran 2 Gram Ada Perubahan dari Hari Sebelumnya, Simak Update Harga Emas Antam dan UBS
“Namun terpenting tidak terjadi diskriminasi terhadap rakyat Papua baik di daerah maupun luar daerah,” lanjutnya.
Yan Permenas menegaskan, rakyat Papua butuh pengakuan negara dan keadilan.
Dia juga menyampaikan asalkan pemerintah mampu menunjukan konsistensi terhadap penyelesaian kompleksitas masalah di Papua.
Ia pun yakin akan ada solusi damai di tanah Papua.***