PR MAJALENGKA – Anggota Komisi II DPR RI Nasir Djamil menuturkan masyarakat akan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) jika pemerintah dapat menangani pandemi.
Dilansir Majalengka.pikiran-rakyat.com dari dpr.go.id, pemerintah perlu meyakinkan agar masyarakat merasa aman dan nyaman datang ke TPS ditengah pandemi Covid-19.
Masyarakat akan ragu untuk datang ke TPS jika Covid-19 tak tertangani dengan baik.
Baca Juga: Pemprov Jateng Targetkan 11 Juta Warganya akan Diberikan Vaksin Covid-19 pada Januari 2021 Mendatang
“Kepercayaan terhadap pemerintah juga mempengaruhi pemilih. Kalau masyarakat percaya bahwa pemerintah bisa menangani pandemi ini, mereka tidak ragu datang ke TPS,” tutur Nasir Djamil dikutip Majalengka.pikiran-rakyat.com dari dpr.go.id.
“Tapi semakin mereka ragu dengan penanganan pandemi ini, mereka pun ragu melangkah ke TPS," sambungnya.
Pada pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan Pjs. Wali Kota Batam, di Batam itu Nasir mengatakan bahwa masyarakat hanya ingin pemerintah mampu menangani pandemi Covid-19 dengan baik.
Baca Juga: Viral Video Adzan yang Serukan Jihad, Wakil Menteri Agama Ajak Tokoh Islam Beri Pencerahan
Pilkada serentak akan semakin baik jika penanganan pandemi Covid-19 membaik.
Protokol kesehatan perlu diperketat demi partisipasi masyarakat yang dicanangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
KPU menargetkan 77,85 persen masyarakat ikut andil dalam perhelatan demokrasi ini.
Baca Juga: Para Bumil Bingung Cari Camilan? 5 Makanan Kaya Vitamin E Ini Bisa Jadi Pilihan Tepat
Untuk persiapan Pilkada di Kepri, Nasir menilai bisa dikendalikan.
"Waktu masih ada, kita harus pastikan Pilkada di masa pandemi ini bisa meyakinkan pemilih bahwa mereka aman dan sehat,” tuturnya
“Saya mendukung Pilkada sehat di Kepri ini. Sehat itu singkatan dari selalu hati-hati," sambungnya.
Baca Juga: Pasca Umumkan Positif Covid-19, Anies Baswedan: Saya Akan Jalani Isolasi Mandiri dan Ikuti Prosedur
Dilansir Majalengka.pikiran-rakyat.com dari PRFM News, Presiden Jokowi telah menetapkan Rabu, 9 Desember 2020 sebagai libur nasional.
Keputusan itu diambil agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di beberapa provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
KPU memastikan proses produksi hingga distribusi pengelolaan logistik Pilkada Serentak 2020 dilakukan dengan protokol kesehatan.
Baca Juga: Resmi Dipangkas, Inilah Rincian Jadwal Cuti Bersama dan Libur Akhir Tahun 2020
Semua proses tersebut telah dikoordinasikan dan kerja sama dengan pihak terkait seperti Bawaslu, TNI/Polri, dan Satgas Penanganan Covid-19.
Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi selaku Anggota KPU I menuturkan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir untuk datang ke TPS karena semua telah diatur sesuai protokol kesehatan.***