Network
PR MAJALENGKA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi Informatif 2020.
Dilansir Majalengka.pikiran-rakyat.com dari jabarprov.go.id, hal itu melengkapi penghargaan yang sebelumnya telah diraih juga pada 2018 dan 2019.
Penghargaan tersebut menunjukkan Pemprov Jabar konsisten dalam menjaga transparansi informasi.
Baca Juga: Lakukan 10 Hal Ini Agar Orang yang Kamu Sukai Menyadari Keberadaanmu dan Naksir Kamu
"Dalam tiga tahun terakhir, kita masih menjadi provinsi yang paling informatif. Di Indonesia, hanya ada 10 provinsi (yang mendapat penghargaan tersebut) dari total 34 provinsi," tutur Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat dikutip Majalengka.pikiran-rakyat.com dari jabarprov.go.id.
Hal tersebut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) KI Pusat selama tiga bulan terkait keterbukaan informasi publik diantaranya pada pemerintah provinsi.
Jabar berada di tiga besar bersama DKI Jakarta dan Jawa Tengah di Monev 2020.
Baca Juga: Demi Kemajuan UMKM, Komisi IX DPR RI Minta Izin Edar BPOM Untuk Produk UMKM Digratiskan
Jabar berada di urutan teratas dengan nilai 98,15, setelah Jateng 99,07, dan DKI Jakarta dengan nilai 99,07.
Penghargaan yang didapat merupakan kategori tertinggi pada penganugerahan tersebut.
Tidak cukup disitu, Ridwan Kamil menargetkan Jabar mencapai angka 100 persen terkait keterbukaan informasi.
Baca Juga: Untuk Kelancaran Pilkada Serentak, Disdukcapil Didorong untuk Berkoordinasi dengan KPU
“Salah satu benteng Jabar yang bisa digunakan adalah adanya unit kerja anti hoaks, Jabar Saber Hoaks (JSH). Satu-satunya provinsi di Indonesia (yang memiliki unit kerja anti hoaks),” tutur Ridwan Kamil.
“Supaya masyarakat paham jika ada yang kebingungan ketika mendapatkan informasi,” sambungnya.
Pandemi Covid-19 yang sedang melanda memaksa masyarakat agar memanfaatkan teknologi digital terutama keterbukaan informasi.
Baca Juga: UPDATE Kasus Covid-19 Majalengka Jumat 4 Desember, Pasien Positif Covid-19 Bertambah Jadi 728 Orang
“Pasca Covid-19, kita harus menjadi masyarakat yang beradaptasi, salah satunya dipaksanya kita untuk melakukan kegiatan semuanya serba digital,” ucap Ridwan Kamil.
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemprov Jabar diharapkan dapat memaksimalkan teknologi digital.
Sementara menurut Ijang Faisal selaku Ketua KI Jabar, penganugerahan tersebut harus dianggap sebagai tolak ukur implementasi keterbukaan pemerintah kepada publik di Jawa Barat.
Baca Juga: CDC Amerika Serikat Keluarkan Pernyataan Terkait Masa Karantina yang Bisa Lebih Pendek
KI Jabar pada tahun ini memaksimalkan media daring untuk sosialisasi pelaksanaan monev hingga penganugerahan pemeringkatan badan publik.
KI Jabar berharap dalam monev ini mendapatkan gambaran terkait empat hal.
Pertama, penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Jabar.
Baca Juga: Demi Menstabilkan Keuangan, Barcelona Menunda Gaji hingga Melego Sejumlah Pemainnya
Kedua, memberikan dorongan kepada Badan Publik untuk transparan dan akuntabel terkait pelaksanaan penanganan COVID-19.
Ketiga, memenuhi hak atas informasi masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan COVID-19.
Keempat, mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah penyebaran Covid-19.
Baca Juga: Peringati HDI 2020, Jokowi Tegaskan Komitmen Penyetaraan Hak dan Kesempatan Bagi Disabilitas
Ridwan Kamil juga memberikan selamat kepada tiga daerah yang mendapatkan penghargaan sebagai pemerintah kabupaten/kota yang meraih peringkat informatif.
Penghargaan tersebut diberikan kepada Pemkot Bandung, Pemkot Bekasi, dan Pemkab Bandung.
“Semoga penghargaan ini bisa menjadi penyemangat dalam memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat,” tuturnya.***
