PR MAJALENGKA - Draft usulan calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat resmi diserahkan kepada Direktorat Jendral Otonom Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Penyerahan tersebut dilakukan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di Aula Islamic Center Jasinga Kabupaten Bogor, Selasa 15 Desember 2020.
"Usulan untuk calon daerah otonomi baru Kabupaten Bogor Barat yang sudah lulus persyaratan dasar dan administrasi," ucapnya dikutip Majalengka.Pikiran-rakyat.com dari Jabarprov.com.
Baca Juga: Lagi! Korea Selatan Catat Rekor Harian Tertinggi, dalam 24 Jam Bertambah 1.078 Pasien Covid-19
"Juga sudah melalui persetujuan DPRD Kabupaten Bogor dan DPRD Provinsi Jabar dan sekarang ada di pemerintah pusat," tambah Kang Emil.
Ridwan Kamil berharap dalam tiga bulan setelah penyerahan dokumen, usulan Kabupaten Bogor Barat disetuji pemerintah pusat.
Dari 20 daerah calon DOB di Jawa Barat, menurut Ridwan Kamil Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara dan Kabupaten Garut Selatan telah memenuhi syarat dan dinyatakan siap.
Menurutnya Kabupaten Bogor saat ini memilki populasi hampir 6 juta penduduk tidak mendapatkan keadilan dalam hal kesejahteraan dan pelayanan kebutuhan dasar.
Baca Juga: Kasus Kerumunan di Megamendung, Ridwan Kamil Diperiksa Polda Jabar 1,5 Jam
"Masih ada warga yang harus menempuh waktu 8 jam perjalanan hanya untuk mengurus administrasi. Kemudian ada seorang Bupati dalam hal ini Bupati Bogor harus mengurusi 6 juta warganya, mau bagaimanapun secara teori pelayanan dipastikan tidak akan optimal," ujarnya.
Melihat kondisi seperti itu, selaku gubernur, Ridwan Kamil mendukung penuh pemekaran di wilayah tersebut.
Diketahui, pemekaran daerah di Jawa Barat merupakan salah satu janji Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum saat kampanye.
Baca Juga: Ridwan Kamil Desak Mahfud MD Tanggung Jawab, Menkopulhukam: Siap Kang RK Saya Bertanggungjawab
Menurut mantan Wali Kota Bandung itu jumlah penduduk Kabupaten Bogor setara dengan Provinsi Sumatera Barat yang diurus oleh 17 bupati/ wali kota dan 850 anggota DPRD.
Sedangkan Kabupaten Bogor dengan jumlah 6 juta penduduk hanya diurus oleh satu bupati, 50 anggota DPRD dan satu polres saja.
“Sehingga dipastikan kualitas pelayaan akan sangat terkendala,” ucapnya.
Baca Juga: Jelang Man. United vs Sheffield United, Cavani Masih Diragukan Main Hingga Fleksibilitas Formasi MU
Selain itu Ridwan Kamil juga membandingkan Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Timur.
Penduduk Jawa Barat berjumlah 50 juta jiwa hanya memiliki 27 kabupaten/kota.
Sementara penduduk Jawa Timur dihuni oleh 40 juta jiwa, namun memiliki 38 kabupaten/kota.
Baca Juga: Lonjakan Pasien Covid-19 Tembus Angka 1.400 Kasus, Berikut Sebarannya per Kamis, 17 Desember 2020
Hal itu mengakibatkan pelayanan publik kurang maksimal.
Perbedaan jumlah kabupaten/ kota di suatu provinsi, menurut Ridwan Kamil juga memengaruhi pemasukan pendapatan ke daerah.
“Perbandingan dana transfer Jabar dan Jatim mencapai Rp10 triliun dalam setahun, maka Jabar idealnya memiliki minimal 40 kabupaten/ kota,” ujarnya.
Baca Juga: Kisah Driver Taksi Panik Saat Penumpangnya Melahirkan di Mobil, Sigap Gendong Bayi Dibawa ke Klinik
“Jika berdasarkan rasio maka pelayanan publik dan dana transfer daerah maka seharusnya Jawa Barat daerahnya minimal 40," sambungnya.
Kemudian Ridwan Kamil mencontohkan daerah pemekaran yang dilakukan di Jawa Barat telah berhasil, diantaranya Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran dan Bandung Barat yang kini jadi primadona karena pariwisatanya.
"Daerah-daerah tersebut merupakan contoh pemekaran yang berhasil dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya," pungkasnya.***