PR MAJALENGKA – Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) saat ini tengah melangsungkan kegiatan “Institusional Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”.
Dikutip Majalengka.Pikiran-Rakyat.com Dari Antaranews, acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.
Wagub Jabar memberikan sambutannya, sosok yang kerap disapa Kang Uu memberikan apresiasi kepada BPIP.
Baca Juga: Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Meninggal Dunia Terpapar Covid-19
“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini, kegiatan ini sangat penting,” ujar kang Uu dalam sambutannya di Bandung, Jawa Barat, Jumat.
Dirinya berharap lewat kegiatan ini, pemahaman dan internalisasi nilai-nilai pancasila dapat merambah ke kelompok-kelompok, pasalnya saat ini masih ada beberapa pihak yang ingin mengutak-atik pancasila.
Kang Uu juga menyampaikan bahwa gerakan yang dilakukan oleh BPIP dengan cepat dapat memahamkan pancasila di Jawa Barat, beliau mengaku pemahaman pancasila ini seperti saat zaman orde baru.
Baca Juga: Polisi Tangkap Artis ST dan MA Saat Sedang Threesome Dengan Seorang Pria di Hotel
“Saya ini produk anak orde baru di jaman masuk SD ke SMP ada penataran pancasila satu minggu, SMP ke SMA juga ada dan perguruan tinggi juga ada dalam satu semester pelajaran pancasila,” ucapnya, dikutip Majalengka.Pikiran-Rakyat.com dari bpip.go.id.
Di sisi lain, Kepala BPIP Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. menjelaskan pemahaman dan pembumian pancasila ini untuk memberikan pendalaman kepada masyarakat di Jawa Barat.
“Ini saya beri judul untuk membumikan pancasila di jabar ini dengan nama, penguatan pancasila di Pesantren,” ungkapnya.
Baca Juga: UPDATE Total Kasus Covid-19 di Indonesia Naik Jadi 522.581, Berikut Perkembangan Pasien Virus Corona
“Kita menindak lanjuti apa yang sudah dikatakan pak wagub dan dengan pancamandala yang sudah dibuat di Banten, Jogja, dan tiga hari lalu di Jawa Tengah dan tahun depan akan kita lakukan di Jawa Barat,” sambung Yudian.
Yudian menyampaikan, salah satu tugas BPIP adalah Sebagai evaluator dan memastikan peraturan Perundang-Undangan atau kebijakan tidak bertentangan dengan pancasila, seperti yang tertulis dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2018 pasal 3 tentang BPIP.
Masih mengutip dari Antaranews, oleh karena itu dirinya menilai penanaman nilai pancasila pada saat pra dan proses perumusan UU sangatlah penting.
Baca Juga: Terkait Penggantian Menteri Kelautan dan Perikanan, Emil Salim Sarankan Bukan dari Partai Politik
“Dalam langkah ini kegiatan kegiatan Institusionalisasi Pancasila Dalam pembentukan Perundang-Undangan memiliki urgensi,” jelasnya.
Dirinya juga mengharapkan, kepada para peserta pemegang tupoksi perancang Perundang-undangan agar dapat maksimal.
“Kami harap bapak ibu utamanya yang punya tupoksi sebagai tenaga perancang ketentuan perundang-undangan bisa memanfaatkan secara maksimal,” tutup Yudian.***