PR MAJALENGKA – Tiongkok menepis kritik atas perlakuannya terhadap Uighur dalam sebuah buku baru yang ditulis oleh Paus Francis.
Di buku itu, Paus Francis menggambarkan penganiayaan terhadap kelompok minoritas Muslim.
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri, Zhao Lijian, mengatakan pernyataan Paus Francis tidak memiliki dasar faktual sama sekali.
Baca Juga: 66 Tentara dan 4 Perwira Positif Covid 19, Militer Korea Selatan Larang Pasukan Melakukan Perjalanan
“Orang-orang dari semua kelompok etnis menikmati hak penuh untuk bertahan hidup, berkemban, dan kebabasan berkeyakinan,” kata Zhao pada briefing harian.
Zhao tidak menyebutkan camp interniran yang di dalamnya lebih dari 1 juta orang Uighur dan anggota kelompok minoritas Muslim Tiongkok lainnya ditahan.
Amerika Serikat (AS) dan pemerintah lainnya bersama dengan kelompok hak asasi manusia mengatakan, fasilitas seperti penjara itu memiliki maksud tertentu.
Baca Juga: Jelang Libur Thanksgiving, Joe Biden Desak Warga Amerika Serikat Untuk Tetap di Rumah
Fasilitas itu bermaksud memisahkan Muslim dari agama dan warisan budaya mereka, memaksa mereka menyatakan kesetiaan pada partai Komunis yang berkuasa di Tiongkok.
Tiongkok yang awalnya menyangkal kini mengatakan, fasilitas itu dimaksudkan untuk memberi pelatihan kerja dan mencegah terorisme agama secara sukarela.
Dalam buku barunya ‘Let Us Dream’, yang akan dirilis pada 1 Desember, Paus Francis mencantumkan sesuatu tentang Uighur.
Baca Juga: Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Korea Selatan Meningkat Tajam, Tertinggi Sejak Bulan Maret
‘Uighur yang malang’, kata-kata itu ditulis yang berarti contoh kelompok yang dianiaya karena iman mereka.
Dikutip Majalengka.Pikian-Rakyat.com dari The Guardian, Paus Francis menulis tentang perlunya melihat dunia dari pinggiran masyarakat.
“Lihat ke tempat-tempat dosa dan kesengsaraan, pengucilan dan penderitaan, penyakit dan kesendirian,” tulisnya.
Baca Juga: Harga Minyak Capai Level Tertinggi Sejak 8 Bulan Terakhir, Ternyata Ini Penyebabnya
Ia telah menolak untuk memanggil Tiongkok atas tindakan kerasnya terhadap minoritas agama termasuk Katolik.
Hal itu juga membuat cemas pemerintahan Donald Trump dan kelompok hak asasi manusia.
Vtikan bulan lalu memperbarui perjanjian kontroversialnya dengan Beijing tentang pencalonan Uskup Katolik.
Baca Juga: Jerman Perpanjang Kebijakan Lockdown sampai 20 Desember 2020
Paus juga berhati-hati untuk tidak mengatakan atau melakukan apapun yang menyinggung pemerintah Tiongkok tentang masalah itu.
Pada hari Selasa 24 November 2020, Vatikan mengkonfirmasi perihal pentahbisan Uskup asal Tiongkok.
Uskup Qingdao, Thomas Chen Tianhao, baru-baru ini ditahbiskan dengan persetujuan Paus sebagai hasil dari kesepakatan 2018.
Baca Juga: Sedikitnya 14 Orang Tewas Akibat Dua Ledakan Bom di Kota Bamiyan Afghanistan
Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Vatikan, Matteo Bruni mengatakan Takhta Suci mengharapkan lebih banyak Uskup akan disebutkan sebagai hasil dari kesepakatan itu.
“Karena beberapa prosedur sedang dilakukan untuk nominasi Uskup baru,” ucap Bruni.
Sampai hari ini, Tiongkok dan Vatikan tidak memiliki hubungan formal.
Baca Juga: Arkeolog Temukan 2 Fosil di bekas Letusan Gunung Vesuvius Kota Pompeii
Hal itu terjadi sejak partai komunis memutuskan hubungan dan menangkap pemuka agama Katolik segera setelah merebut kekuasaan pada tahun 1949. ***