Network
BERITAMAJALENGKA - Pelaksanaan Pilkada serentak akan berlangsung pada bulan November 2024 mendatang. Pelaksanaan pesta demokrasi di seluruh daerah di Indonesia ini, juga akan berlangsung di Kota Palangkaraya.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Palangka Raya, Sahdin Hasan mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi penyebaran hoaks dan praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Hal ini disampaikannya sebagai langkah penting dalam menjaga integritas dan transparansi dalam proses demokrasi.
Menurut Sahdin Hasan, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan jalannya Pilkada yang bersih, jujur dan adil.
“Karena masyarakat adalah garda terdepan dalam memerangi hoaks dan politik uang. Dengan kesadaran dan kepedulian mereka, kita akan dapat menciptakan suasana yang kondusif dan adil dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024,” ujarnya, Senin 3 Juni 2024.
Sahdin menyebutkan jika langkah-langkah edukasi dan sosialisasi juga akan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya hoaks dan dampak negatif politik uang terhadap proses demokrasi.
Selain itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga siap mengawasi seluruh tahapan Pilkada dengan ketat dan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi.
“Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga penyelenggara pemilu, dan masyarakat, diharapkan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan integritas yang tinggi dan menciptakan Pilkada yang bersih dari berbagai kecurangan,” ujarnya.
Baca Juga: Kalangan Akademisi Dukung dan Dorong Haru Jadi Gubernur Jabar
Lebih lanjut, Sahdin juga meminta agar masyarakat dapat menggunakan sumber informasi yang terpercaya dan kritis dalam menyikapi setiap informasi yang mereka terima, serta melaporkan setiap indikasi penyebaran hoaks atau politik uang kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti
Pilkada Serentak November 2024 menjadi agenda penting demokrasi di Indonesia. Kominfo akan mengawasi ruang maya demi Pilkada yang aman dan damai.
Ada potensi penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan (hoaks) yang dapat mempengaruhi proses Pilkada. Oleh karena itu, salah satu langkah yang diambil oleh Kemkominfo adalah meningkatkan pengawasan terhadap platform digital dan media sosial.
Dalam konteks ini, Kominfo telah memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk platform media sosial dan penyedia layanan digital, untuk memastikan bahwa konten yang beredar tidak melanggar regulasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Sebagai upaya menanggulangi potensi penyebaran isu hoaks terutama terkait Pilkada 2024, Kominfo telah melakukan kerjasama dengan KPU dan Bawaslu dalam memonitoring percakapan di ruang digital pada saat penyelenggaraan pemilu 2024. Monitoring tersebut meliputi penanganan isu hoaks, analisis isu percakapan di ruang digital dan verifikasi akun media sosial," ujar Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi, pada rapat kerja Komisi I DPR RI, di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Narasi ini mengajak pemilih khususnya pemilih muda menciptakan Pilkada serentak 2024 dengan damai, serta membangkitkan kepedulian generasi muda terhadap masa depan negara melalui isu-isu strategis yang sesuai dengan minat mereka.
Di samping itu, Kementerian Kominfo juga menyiapkan strategi komunikasi publik dalam rangka mensukseskan Pilkada 2024 melalui amplifikasi narasi Pilkada Damai 2024 dengan media sosial, sinergi dengan mitra untuk sosialisasi, serta kolaborasi dengan media massa untuk memproduksi informasi positif terkait Pilkada.
"Kami akan berkoordinasi dengan lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) untuk turut mempublikasikan sosialisasi Pilkada damai 2024," ujar Budi Arie.***
