Network
PR MAJALENGKA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI baru-baru ini mewacanakan perihal pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara tatap muka mulai Januari 2021.
Pernah diberitakan Majalengka.Pikiran-rakyat.com sebelumya, Kemendikbud telah memberikan izin dan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk menentukan pembukaan sekolah.
Langkah ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (SKB 4 Menteri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021.
Baca Juga: Mendikbud Nadiem Makarim Apresiasi Peserta Pekan Seni Mahasiswa Nasional: Tetaplah Ingat Akar Budaya
Sebelumnya diketahui bahwa telah diperbolehkan pembelajaran tatap muka di zona hijau dan kuning.
Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, ada risiko jika terlalu lama menerapkan pembelajaran jarak jauh berdampak negatif terhadap siswa.
Menanggapi hal itu, menurut Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat (Jabar), Abdul Hadi Wijaya mengatakan rencana tersebut hanyalah sebuah ilusi.
Baca Juga: Kota Depok Batasi Waktu Sekolah Tatap Muka Maksimal 4 Jam Sehari
Karena faktanya, seluruh daerah terutama di Jabar belum siap menggelar KBM tatap muka.
"Mau sekolah nih (tatap muka) Januari, itu sebuah ilusi yang secara fakta dan kenyataan di lapangan jauh sekali," kata Abdul Hadi dikutip Majalengka.Pikiran-rakyat.com dari Prfmnews.Pikiran-rakyat.com.
Saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Senin 30 November 2020 kemarin, Abdul Hadi mengatakan, kebijakan rencana pelaksanaan KBM tatap muka pada Januari 2021 dinilai tidak jelas.
Baca Juga: Subsidi Kuota Internet dari Kemdikbud Cair, Jumlahnya Dua Kali Lipat Lebih Besar!
Pasalnya, Mendikbud Nadiem Makarim menyerahkan, kebijakan tersebut ke masing-masing Pemerintah Daerah.
"Menteri mensyaratkan dari mulai kesehatan, dan kesiapan. Ujung-ujungnya belum merubah apapun (terkait kebijakan KBM), karena nanti kebijakannya tergantung pada Satgas di provinsi untuk SMA dan SMK, serta Satgas kabupaten untuk SD SMP," ungkap Abdul Hadi.
Hingga saat ini, kata Abdul Hadi, belum ada daerah di Jabar yang berstatus zona hijau penyebaran Covid-19.
Baca Juga: 6 Tips Membantu Anak Mengerjakan Pekerjaan Rumah dengan Lancar, Salah Satunya Memakai Musik
"Sementara di Jabar hari ini masih merah jingga (zona), apakah kita mengharapkan keajaiban dalam sebulan terjadi perubahan tiba-tiba jadi hijau?," ucap Abdul.
Tak hanya terkait zona Covid-19 di Jabar, angka kasus corona nasional akhir-akhir ini pun terus melonjak.
Itu juga harus menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan KBM tatap muka.
Baca Juga: Kisah Inspiratif Pendidik SLB dan SD di Papua Buat Mendikbud Nadiem Makarim Bangga
"Angka (kasus corona) naik terus kemarin pecah rekor 6.000 lebih dalam sehari. Jadi yang disampaikan menteri terkait wacana (KBM tatap muka) dalam kenyataannya masih jauh," kata Abdul.
Dia pun meminta kebijakan pembukaan KBM tatap muka pada Januari mendatang diperjelas.
Sehingga, rencana tersebut tidak menimbulkan dampak buruk yang tidak diinginkan.
Baca Juga: Kisah Inspiratif Pendidik SLB dan SD di Papua Buat Mendikbud Nadiem Makarim Bangga
"Ini (wacana KBM tatap muka) harus sama-sama kita perjelas, masih ada waktu satu bulan,” ungkap Abdul.
“Kami harap kalau untuk SMA SMK dari Gugus Tugas lah yang memberi sinyal dan membeberkan fakta dengan kesimpulan bahwa di Jabar yang bisa (KBM tatap muka) cuma disini (daerah) aja, karena kan menteri menyerahkan ke kepala daerah," tandasnya. ***
