Network
"Kondisi tersebut dianggap lumrah dan dibiarkan berlarut-larut. Akibatnya, masyarakat menjadi apatis dan tidak peka lagi terhadap berbagai pelanggaran hukum, etika, dan HAM yang terus berulang. Republik Indonesia seolah kebal dan mati rasa terhadap berbagai penyimpangan ini. Ironisnya, hal yang semestinya tercela ini kerap diabaikan dan diterima sebagai hal biasa, " paparnya.
Salah satu perwakilan mahasiswa, Adit Muhamad sebagai mahasiswa fakultas kehutanan, memaparkan penilaian kehutanan terhadap demokrasi Indonesia.
"Mereka menilai demokrasi tidak berjalan setelah melihat ketimpangan penguasaan hutan dan kekayaan negara. Konteksnya berbicara dari segi penerapan aspek lingkungan, orang saat ini menjabat sebagai penguasa berkaitan dengan lingkungan hidup “Demokrasi merupakan suatu tools untuk menjadikan negara Sejahtera namun kenyataannya tidak bisa mengayomi ke ranah kekeluargaan” ujarnya.
Sementara itu Prof Tajuddin selaku Akademisi University of Western Sydney,
mengatakan bahwa demokrasi yang melemah begitu saja sangat disayangkan, konteksnya sepakat kepada satu posisi bahwa demokrasi Indonesia sampai saat ini adalah perjalanan panjang yang mahal.
Baca Juga: TV Show Shopee 12.12 Birthday Sale Meriah, Penampilan JKT48 Para Musisi Beken Lain Pecah
"Indonesia mengalami kemajuan pesat dalam pembangunan selama 30 tahun di bawah rezim Orde Baru. Dapat dikatakan dalam pernyataan yang klise soeharto menciptakan pertumbuhan jangka panjang indonesia yang ternyata harus ditumbangkan oleh anak muda yang berpendidikan, " jelasnya.
Namun dengan demikian hal tersebut melahirkan proses transisi demokrasi di tahun 1998, yang mengeluarkan biaya berupa air mata, dan darah. Secara demokratif transisi demokrasi dinyatakan berhasil.
"Meskipun penuh ketidakpastian dan gejolak, secara bertahap transisi menuju demokrasi dapat dikatakan sukses. Demokrasi Indonesia telah membaik pada tahun 2012," ujarnya.
Disamping itu, demokrasi Indonesia kembali mengalami penurunan sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Penurunan kualitas demokrasi ini tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah.
"Sebab, pilar penyangga demokrasi tidak hanya pemerintah, tetapi juga partai politik dan kesadaran kritis masyarakat. Ketiga elemen inilah yang justru dinilai menunjukkan kelemahan dalam menjalankan praktik demokrasi belakangan ini. Partai politik kerap dimanfaatkan elit untuk kepentingan sendiri, program pemerintah belum sepenuhnya responsif terhadap aspirasi rakyat, sementara kesadaran dan budaya politik masyarakat masih sangat minim. Dengan kata lain, ambruknya kualitas demokrasi merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh elemen bangsa, bukan hanya pemerintah semata," jelasnya.
