Network
Juri menjelaskan, "Oleh karena itu, bijaksanalah dalam menyampaikan laporan, dan pastikan bahwa laporan didasari oleh bukti yang kuat. Terlebih lagi jika yang dituduh adalah presiden beserta keluarganya. Saya tidak akan memberikan komentar terkait pihak lain yang disebut dalam tuduhan tersebut."
Seperti yang diketahui, Jokowi, Ketua MK Anwar Usman, Gibran, dan Kaesang Pangarep telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh dua kelompok masyarakat, yakni Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Persatuan Advokat Nusantara.
Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Persatuan Advokat Nusantara telah membuat laporan terhadap dugaan adanya praktik kolusi dan nepotisme dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Baca Juga: Susunan Acara Upacara Bendera Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-95 Tanggal 28 Oktober 2023
Pelaporan terhadap Ketua MK Anwar Usman, Presiden Joko Widodo (Jokowi), calon wakil presiden Gibran Rakabuming, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, dan pihak lain telah disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Koordinator pelapor, Erick S Paat, menegaskan bahwa posisi Anwar Usman sebagai ketua MK sekaligus ketua majelis hakim dalam sidang mengenai batasan usia calon presiden dan wakil presiden menjadi perhatian utama.
Erick menyebutkan bahwa dalam beberapa permohonan uji materi di MK, terdapat nama Gibran yang disebut sebagai pihak terlibat.
Permohonan uji materi juga dilakukan oleh PSI, di mana Kaesang menjabat sebagai Ketua Umum.
Baca Juga: Ratusan Ribu Warga Palestina Dilanda Kelaparan Akibat Pengeboman Israel ke Gaza
Erick juga menyoroti fakta bahwa Anwar Usman merupakan adik ipar Jokowi, sehingga ia adalah paman dari Gibran dan Kaesang.
