Network
PR MAJALENGKA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyampaikan pemberitahuan tentang kebijakan skema penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2021 pada Kamis, 25 Februari 2021.
Dikutip PikiranRakyat-Majalengka.com dari website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud menginformasikan bahwa kebijakan anggaran ini merupakan kelanjutan dari program yang pernah diluncurkan yaitu Merdeka Belajar episode tiga.
Kebijakan yang diluncurkan oleh Kemendikbud didukung sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri demi terwujudnya peningkatan kualitas layanan dan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana BOS langsung ke rekening sekolah.
Baca Juga: Innalillahi, Pemeran Acip di Sinetron Para Pencari Tuhan Meninggal Dunia
Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan bahwa melalui kebijakan BOS Reguler dan DAK Fisik 2021 akan memberikan dampak positif terutama di daerah yang masuk dalam zona 3T.
"Penerapan mekanisme kebijakan anggaran afirmatif dirancang khusus sesuai dengan keperluan di setiap masing-masing daerah," ujar Nadiem dikutip PikiranRakyat-Majalengka.com dari website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kemendikbud menyampaikan kebijakan BOS dan DAK Fisik 2021 untuk seluruh sekolah yang ada di Indonesia dilakukan secara daring pada Kamis, 25 Februari 2021.
Baca Juga: Satelit SATRIA-1 Masuk Tahap Pembiayaan, Butuh Dana Rp7,68 Triliun
Dalam penjelasannya, hasil kebijakan tersebut mendapatkan tanggapan positif karena berhasil mengurangi tingkat keterlambatan dana sekitar 32 persen atau lebih cepat dibandingkan pada 2019 lalu.
Mendikbud Nadiem juga mengatakan bahwa hal tersebut sangat membantu setiap kepala sekolah memudahkan proses pengelolaan BOS, terutama saat masa pandemi Covid-19.
"Sebanyak 85,5 persen responden sekolah dan 96,1 responden pemerintah daerah memandang penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah sangat mudah," ucapnya.
Baca Juga: Ingin Naik Taksi Terbang? Ini Biaya yang Harus Disiapkan untuk Satu Kali Penerbangan
Kemendikbud mengupayakan transformasi pengelolaan dan BOS baiknya dengan menerbitkan juknis yang tertuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang mengatur segala ketentuan BOS Reguler.
Pada tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp52,5 triliun dana BOS bagi 216.662 satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB di Indonesia.
Kemudian mulai tahun 2021 ini, nilai satuan biaya operasional satuan pendidikan berbeda masing-masing daerah karena berdasarkan hitungan indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) di setiap wilayah Kabupaten/Kota.
Baca Juga: Resmikan Program Konektivitas Digital, Presiden Jokowi Beri Catatan Penting
Sementara itu, kebijakan dana alokasi khusus (DAK) Fisik 2021 sebesar Rp17,7 triliun yang diberikan pada 31.000 satuan pendidikan seluruh Indonesia.
Penggunaan DAK Fisik diutamakan untuk kepastian tuntasnya sarana prasarana setiap satuan pendidikan yang bersifat kontraktual.
Hal itu bertujuan agar kepala sekolah di setiap satuan pendidikan dapat fokus dalam kegiatan belajar mengajar dan tidak terbebani proses administrasi pengadaan barang dan jasa.
Baca Juga: Update Covid 19 Majalengka Sore Ini: Kasus Aktif Hampir Sentuh 270 Kasus
Akses produk hukum terkait dengan kebijakan dana BOS dan DAK Fisik 2021 dapat diakses oleh siapa pun melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemendikbud di laman https://jdih.kemdikbud.go.id.***
