Network
PR MAJALENGKA - Terwujudnya reformasi birokrasi dapat diwujudkan salah satunya melalui akselerasi pemanfaatan teknologi informasi secara intensif dan masif.
Dilansir Majalengka.Pikiran-Rakyat.com dari Setkab.go.id, perihal pelayanan publik, transformasi digital harus diikuti dengan perubahan pola pikir atau mindset.
Langkah ini sangat diperlukan tidak hanya sekedar mengubah layanan menjadi online atau dengan menggunakan aplikasi digital, akan tetapi juga harus diikuti dengan perubahan perilaku.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Kembali Dibanjiri Karangan Bunga, TNI dan Polri Diminta Tegas Tangani Ormas Radikal
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dalam memberikan sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2020 yang diselenggarakan secara virtual, pada Kamis 17 Desember.
“Digital governance merupakan sebuah solusi dan keniscayaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik,” ucap Wapres Ma'ruf Amin.
Menurut Wapres Ma'ruf Amin, transformasi digital juga mencakup integrasi seluruh area layanan.
Baca Juga: Tak Perlu Bom Jika Ingin Menghancurkan Indonesia, Deddy Corbuzier: Kirim Fitnah!
Sehingga, mampu menciptakan suatu nilai tambah yang memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan.
Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp30,5 triliun, guna mendukung dan mempercepat transformasi digital penyelenggaraan pemerintah.
“Salah satunya adalah untuk pembangunan akses internet di 4.000 desa dan kelurahan di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) di Indonesia,” ungkap Ma'ruf Amin.
Baca Juga: Kasus Virus Corona di Indonesia Jumat 18 Desember 2020, Pasien Positif Bertambah 6.689 Total 650.197
“Sebanyak 233 desa telah ditetapkan menjadi contoh desa digital di Indonesia,” sambungnya.
Wapres Ma'ruf Amin pun mengingatkan, dalam era digital saat ini, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi, beserta inovasinya, harus menjadi kapasitas yang bult-in dari birokrasi kita.
“Dukungan SDM dan teknologi informasi harus dimajukan secara bersamaan dan terintegrasi guna menjawab tuntutan dan kebutuhan akan pelayanan publik dan birokrasi yang dinamis, lincah, efektif, dan efisien,” tutup Wapres Ma'tuf Amin. ***
