Network
PR MAJALENGKA – Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI serta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) memperluas target masyarakat yang mendapatkan vaksinasi.
Dilansir Majalenga.pikiran-rakyat.com dari dpr.go.id, Nihayatul Wafiroh selaku Wakil Ketua Komisi IX DPR RI menuturkan harus ada perluasan target penerima vaksin Covid-19.
"Vaksin ini kan akan mengikuti kondisi dan situasi melalui uji klinis, yang saat ini sudah ditentukan dan kita akan kawal,” tutur Nihayatul dikutip Majalengka.pikiran-rakyat.com dari dpr.go.id
Baca Juga: 5 Tips Sehat dan Bergizi untuk Ibu Menyusui, Salah Satunya Mengkonsumsi Bawang Putih
“Kedepannya kami berharap tidak hanya kelompok umur diantara 18 hingga 59 tahun saja yang menerima vaksin, harus ada perluasan target," sambungnya.
Hal itu diutarakan pada rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan pada Kamis, 10 Desember 2020.
Pada kesempatan itu juga, turut hadir Badan POM, KPCPEN dan Bio Farma di ruang Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.
Baca Juga: Kasus Video Syur Mirip Gisel, Hotman Paris Bongkar Pengakuan hingga Kejati Jakarta Siapkan 2 Jaksa
Selain itu, Komisi IX juga meminta pemerintah memastikan kesiapan pemantauan (surveilans) Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi(KIPI) secara efektif serta memastikan data penerima vaksin yang dikumpulkan dalam sistem Satu Data Vaksinasi Covid-19 bersama dengan pemangku kepentingan yang lain.
Komisi IX juga mendukung penuh Badan POM untuk bekerja secara independen dan transparan dalam pemberian persetujuan penggunaan EUA).
"Pemberian persetujuan EUA harus betul-betul mempertimbangkan aspek keamanan, khasiat dan mutu vaksin Covid-19," ucap Nihayatul.
Baca Juga: UPDATE Jumlah Pasien Covid-19 di Indonesia 12 Desember 2020, Kasus Bertambah 6.388 Orang!
Untuk vaksin Merah Putih, Komisi IX DPR RI mendesak Kemenkes, Badan POM, KPCPEN, Kemenristek/BRIN untuk melakukan percepatan pengembangan Vaksin Merah Putih.
"Supaya bisa cepat risetnya perlu di-support, pemerintah perlu memberi dukungan dana," ujarnya,” ujar Nihayatul.
Komixi IX juga menginginkan adanya sosialisasi tentang keamanan vaksin karena munculnya keraguan di masyarakat.
Baca Juga: BTS Duduki Peringkat 1 Selama 31 Bulan, Berikut Brand Reputasi Boy Grup Desember 2020
"Rencana pemerintah terkait program vaksinasi perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat terlibat secara aktif dalam upaya pencegahan penularan Covid-19," tuturnya.
Terawan Agus Putranto selaku Menteri Kesehatan menuturkan pemerintah hanya menyediakan vaksin yang lolos uji klinik dan terbukti aman.
Sementara itu, untuk vaksin yang telah dipesan dan uji klinis fase terakhir Covid-19, vaksin akan tetap disuntikkan kepada kelompok usia 18-59 tahun.
Baca Juga: Situasi Keamanan di Papua Barat Kondusif saat Pilkada Serentak, Masalah Kecil Bisa Diatasi TNI-Polri
"Kita tidak berani melakukan diluar kaidah itu. Kita tetap mengikuti apa yang terjadi di dunia yang mana terjadi sangat cepat. Saat ini yang dapat izin edar baru satu jenis vaksin di Eropa," ujar Terawan.
Pemerintah telah menganggarkan Rp637,3 miliar untuk pembelian tiga juta dosis vaksin Covid-19 pada 2020.
Sumber anggaran tersebut menggunakan dana dari Badan Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN) Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Bertepatan Hari Pencak Silat Jawa Barat, Ridwan Kamil Dinobatkan Sebagai 'Pendekar Jawa Barat'
Untuk tahun depan, pemerintah menganggarkan biaya Rp17 triliun untuk pengadaan vaksin Covid-19.
Sementara itu, sebanyak 1,2 juta vaksin Covid-19 buatan Sinovac Biotech telah tiba di Indonesia pada Minggu, 6 Desember 2020.
Saat ini, vaksin tersebut tengah menunggu izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).***
