Network
PR MAJALENGKA - Papua merupakan salah satu Provinsi terluas dan terbesar urutan pertama di Indonesia.
Pulau ini terletak di bagian Indonesia timur yang bersebelahan dengan Australia bagian utara.
Baru-baru ini warganet dihebohkan sekelompok organisasi dari tanah Papua yang mendeklarasikan kemerdekaan.
Baca Juga: Hui PENTAGON Putuskan untuk Tunda Pendaftaran Wajib Militer, Kenapa?
Pada hari Selasa, 1 Desember 2020, United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) mendeklarasikan kemerdekaan dan membentuk pemerintahan sementara.
Dikutip Majalengka.pikiran-rakyat.com dari laman AntaraNews Azis Syamsuddin Wakil Ketua DPR RI membuka suara dan menanggapi hal tersebut.
"Saya mendesak agar Pemerintah segera mengambil langkah-langkah agar provokasi tanpa dasar oleh kelompok ULMWP tidak menjadi liar dalam isu sosial bermasyarakat," tegas Azis.
Tak hanya itu, Azis Syamsuddin juga meminta Pemerintahan Otonomi Khusus Papua Barat bertindak tegas terkait isu tersebut.
Baca Juga: Inggris Jadi Negara Pertama di Dunia yang Setujui Vaksin Covid-19, Vaksinasi Dimulai Minggu Depan
Azis mengutuk proposisi ULMWP Benny Wenda, yang mengumumkan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat.
Menurutnya, Papua Barat sepenuhnya merupakan wilayah yang tidak bisa dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Dalam konsep Pancasila, Papua maupun Papua Barat merupakan inti dari kerangka NKRI, dan dunia Internasional pun mengakui wilayah NKRI secara utuh," katanya.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, juga ikut menyuarakan pendapatnya.
Baca Juga: Indonesia Menargetkan Pajak Digital dari Perusahaan Teknologi
"Jangan anggap remeh perkembangan ini, kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor-timur (Timor Leste)," ungkap Sukamta dikutip Majalengka.pikiran-rakyat.com dari Depok.pikiran-rakyat.com
"Kasus penembakan dan serangan terhadap aparat serta masyarakat sipil yang masih terus terjadi, menunjukkan situasi di Papua belum stabil," tandasnya.
Sukmata menyarankan kepada pemerintah Indonesia supaya hal ini disikapi dengan serius.
Baca Juga: Terkait Pembuatan Vaksin Covid-19, BAKN DPR RI Perlu Dalami Perencanaan, Pendanaan, dan Pelaksanaan
Adapun Azis Syamsuddin menegaskan, keberadaan Papua Barat sejalan dengan konstitusi Indonesia, nilai-nilai Pancasila, dan telah diakui dunia internasional.
Diketahui, United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) mendeklarasikan pemerintah sementara pada Selasa, 1 Desember 2020 kemarin dan menominasikan nama Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan di Inggris, sebagai presiden.***
