PR MAJALENGKA- Setiap tahunnya, pemerintah mengadakan rapat guna membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dikutip Majalengka.Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan seperti apa arah fokus APBN 2021.
"Pertama, penanganan kesehatan. Ini masih dalam hal penanganan Covid-19 utamanya akan fokus kepada vaksinasi," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, pada Rabu 25 November 2020.
Baca Juga: Pemerintah Hormati Proses Hukum di KPK, Jokowi: Saya Percaya KPK Bekerja Transparan
Hal itu disampaikan Pesiden Joko Widodo, dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2021.
Penyerahan itu ditujukan kepada para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah serta disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua DPR Puan Maharani.
Namun berbeda dari sebelumya, tahun ini para kepala lembaga dan kepala daerah mengikuti acara tersebut secara virtual.
Baca Juga: Tak Kebagian BLT BPUM? Masih Bisa Ikut Daftar Bantuan LPDB, Ini Bocoran Caranya untuk UMKM
"Oleh sebab itu anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana prasarana kesehatan, seperti laboratorium, penelitian dan pengembangan, sangat diperlukan," lanjut Presiden Joko Widodo.
Fokus kedua adalah tentang perlindungan sosial terutama bagi kelompok kurang mampu dan rentan.
"Ketiga, program pemulihan ekonomi terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha," papar Presiden.
Baca Juga: Terkait Gelaran Acara Olahraga Elit, Inggris Izinkan 4.000 Penggemar Hadir di Ruangan Terbuka
Fokus terakhir, adalah untuk membangun fondasi lebih kuat dengan mengadakan reformasi struktural, baik kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan bidang lainnya.
"Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasi belanja Rp2.750 triliun, ini tumbuh 0,4 persen dibanding alokasi belanja di APBN 2020," tambah Presiden Joko Widodo.
Pengalokasian tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp1.032 triliun, lalu transfer daerah dan dana desa sebesar Rp795,5 triliun.
Baca Juga: Korea International Cooperation Agency Salurkan Bantuan untuk Kelompok Muda Melalui Kemensos
"Tentu saja alokasi belanja tersebut akan kita manfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pemulihan prioritas pembangunan di berbagai bidang," tutur Presiden Joko Widodo.
Ia menambahkan, bahwa alokasi belanja bidang kesehatan senilai Rp169,7 triliun, bidang pendidikan Rp550 triliun, pembangunan infrastruktur Rp417,17 triliun.
Tak tertinggal untuk perlindungan sosial Rp408,8 triliun, ketahanan pangan Rp99 triliun, pembangunan teknologi informasi Rp26 triliun.
Baca Juga: Update Kasus Covid-19 di Indonesia per 25 November 2020, Rekor Penambahan Tertinggi Selama Pandemi
Sementara dilansir Majalengka.Pikiran-Rakyat.com dari Jurnal Palopo, pada kesempatan itu tak lupa beliau meminta kepada seluruh Menteri, Kepala lembaga dan kepala daerah untuk mereformasi anggaran dan bisa menggerakkan ekonomi.
Baik ekonomi berskala nasional maupun di daerah dengan memanfaatkan APBN dan APBD secara cermat, efektif dan tepat sasaran.
"Dalam menghadapi banyak ketidakpastian sekarang ini, fleksibilitas dalam penggunaan anggaran sangat penting," ujar Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Presiden Jokowi Kurangi Jumlah Libur Akhir Tahun, Berujung Munculnya Pro Kontra
"Tugas utama kita adalah memecahkan masalah rakyat dan perlu ke hati-hatian, transparansi akuntabilitas yang menjadi bagian mencegah dari pelaksanaan APBN maupun APBD," pungkas mantan Gubernur Jakarta itu. ***