PR MAJALENGKA - Kepemimpinan Bupati Majalengka, Karna Sobahi kini telah berjalan dua tahun.
Memasuki tahun ketiga ini, Karna menilai kinerja pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka buruk karena belum menunjukan perubahan.
Hal itu mengundang tanggapan Wakil Ketua DPRD Majalengka, Asep Eka Mulyana atas kritikan Bupati kepada jajarannya tersebut.
Baca Juga: Perhatikan! BLT Modal Usaha hanya Diterima 6 Jenis Usaha, Cek Namamu di Link Resmi Ini
Menurut Asep, banyak pemimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun jabatan startegis lainnya diisi bukan oleh orang yang memiliki kompetensi dibidangnya.
Sehingga ketidaksesuaian kompetensi terhadap penempatan tersebut berdampak kepada kinerja masing-masing.
"Kami (DPRD) masih mendapatkan penempatan yang tidak sesuai bidang keahliannya,” ujar Asep dikutip Majalengka.pikiran-rakyat.com dari Portal Majalengka.
Baca Juga: Pengamat Ungkap UU Cipta Kerja Dukung Kewirausahaan, Jokowi: UU Cipta Kerja Berdampak Signifikan
“Misal bidang keahliannya tentang kesehatan masyarakat namun ditempatkan di bidang komunikasi, sebaliknya bidang kerja-nya pertanian diisi oleh personal yang bidang keahliannya justru kesehatan," sambungnya.
Asep menilai buruknya kinerja birokrasi Majalengka bukan karena tidak memilki kompetensi, namun karena salah penempatan.
“Salah penempatan tidak sesuai kompetensi juga dapat mengakibatkan kinerja buruk, sebab harus melalui proses belajar dan adaptasi," ujarnya.
Baca Juga: Marvel Studios Umumkan Series dan Film Baru, Salah Satunya Fantastic Four
Menurut Asep hal ini menjadi persoalan serius bagi Kabupaten Majalengka yang harus dievalusi bupati secara menyeluruh.
Dirinya berpesan agar bupati tidak usah ragu untuk melakukan revitalisasi atau perombakan di jajaran eksekutif.
"Kami di DPRD pasti mendukung langkah Pak Bupati untuk percepatan capaian visi Majalengka Raharja," ungkap Politikus Partai Golkar tersebut.
Baca Juga: Kasus Positif Covid-19 Meningkat, Pemkot Bogor Siapkan GOR Pajajaran untuk Rumah Sakit Darurat
Masih dikutip Majalengka.pikiran-rakyat.com dari Portal Majalengka, Asep mengatakan jika revitalisasi broksasi telah dilakukan, tahap selanjutnya evaluasi capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM).
Disesuaikan dengan target Visi Majalengka Raharja.
Kemudian setelah setiap posisi diganti oleh orang yang sesuai kompetensinya, lakukan percepatan melalui skala prirotas target capaian agar setiap tahun jelas capaiannya.
Baca Juga: Merger 3 Bank Syariah BUMN akan Bernama PT Bank Syariah Indonesia, Diyakini Jadi Terbesar di Dunia
Asep mencontohkan permasalahan masyarakat yang perlu dituntaskan menurut skala prioritas.
Di masyarakat perkotaan, sering kali mengeluh masalah sampah dan layanan PDAM.
Keduanya harus menjadi permasalahan yang harus segera dituntaskan, jangan sampai menjadi warisan masalah bagi periode berikutnya.
Baca Juga: Glenn Fredly dan Weird Genius Menjadi yang Paling Dicari di Tahun 2020 dari Data Google Indonesia
Sedangkan ditingkat kecamatan, keluhan yang paling sering disampaikan adalah layanan administrasi kependudukan seperti pembuatan atau perubahan KTP dan KK.
“Ini harus dituntaskan, jangan sampai ada keluhan yang sama di tahun berikutnya,” ujarnya.***