Network
"Hari ini kami diumumkan sebagai salah satu pemda provinsi dengan keterbukaan informasi publik yang dianggap oleh tim penilai sebagai kategori juara," ucap Kang Uu.
Keterbukaan informasi merupakan hak dasar masyarakat dalam penyelenggaraan bernegara.
Baca Juga: Hasilkan 200 Ton Sampah Per Hari, Dinas Lingkungan Hidup Garut Rencanakan Program Recycle Sampah
Publik harus tahu setiap kebijakan, keputusan, dan program pemerintah yang sedang berjalan.
Semua prosesnya harus transparan mulai dari legalitas, anggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Kang Uu juga mengatakan, jika masyarakat tidak tahu informasi kebijakan pemerintah, maka program-program yang sedang dijalankan tidak bermanfaat dan tidak efektif.
Baca Juga: 8 Daerah di Jawa Barat Akan Gelar Pilkada Serentak, Wagub Uu Ruzhanul Ulum Ingatkan Agar Terapkan 3M
"Kalau tidak diketahui, nanti masyarakat tidak bisa memanfaatkan program. Apalah artinya kebijakan pemerintah tapi masyarakat tidak mengetahui," kata Kang Uu.
Pemprov Jabar selalu menganut prinsip keterbukaan dan tidak alergi terhadap masukan masyarakat.
"Pemda Provinsi Jabar tidak pernah menutup-nutupi kebijakan yang dicanangkan. Masyarakat dipersilakan mengakses informasi pembangunan seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya melalui kanal- kanal resmi," ungkap Kang Uu.
