PR MAJALENGKA - Pandemi Covid-19 belum juga mereda dan hingga kini kasus terkonfirmasi kian meningkat.
Peningkatan kasus terkonfirmasi Covid-19 juga berlaku di wilayah Jawa Barat.
Tak hanya itu, saat ini beberapa daerah Jawa Barat yang berstatus zona merah semakin bertambah.
Baca Juga: Gubernur Ridwan Kamil Larang Perayaan Tahun Baru, Wisatawan yang Datang ke Jabar Wajib Rapid Antigen
Dikutip Majalengka.Pikiran-rakyat.com dari Jabarprov.go.id, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil sekaligus Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Jabar mengatakan, ada penambahan zona merah di Jawa Barat, kini menjadi 8 daerah.
Hal itu dalam jumpa pers usai Rapat Koordinasi Komite di Gedung Sate, Senin 14 Desember 2020.
"Zona merah itu adalah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Depok, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi malah turun dari zona Kuning" ucap Gubernur Ridwan Kamil.
Baca Juga: 2 Hari Ini Alami Penurunan, Kasus Aktif Covid-19 di Jawa Barat per 15 Desember 2020 Capai 600 Pasien
Menurutnya, daerah yang berada di zona merah harus terus memperhatikan potensi negatif yang akan terjadi jika tidak diantisipasi.
Namun, kabar baiknya angka-angka persentase yang lain cukup baik.
"Angka kesembuhan masih di angka 82 persen, kematian 1.6 persen okupansi RS 75 persen," ungkap Gubernur Ridwan Kamil.
Baca Juga: Sopir Elf Diminta Melek Covid-19, Wagub Jabar: Terapkan Protokol Kesehatan dan Tidak Ugal-Ugalan
"Kita juga sudah menyiapkan 15 gedung untuk isolasi, ditambah ada pernyataan dari Pak Kasad Pak Andika bahwa Pusdik-Pusdik akan disumbangkan sebulan ke depan untuk ruang isolasi jika diperlukan," sambungnya.
Terkait masalah vaksinasi, berdasarkan survey, sebagain besar masyarakat Jawa Barat sudah mengetahui tentang vaksin Covid-19.
"Jadi sekitar 93 persen masyarakat sudah mengetahui tentang vaksinasi, Saya kira ini sosialisasi baik terimakasih rekan media," kata Kang Emil sapaan Ridwan Kamil.
Baca Juga: Zona Merah di Jabar Bertambah, Gubernur Larang Perayaan Tahun Baru 2021
"Kemudian dari hasil survey itu yang tidak bersedia divaksin hanya 9 persen, yang belum memutuskan 43,8 persen dan yang sudah yakin ingin divaksin 47,1 persen," tambahnya.
Sementara itu, pemerintah pusat nantinya akan melakukan vaksinasi yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu masyarakat menengah ke bawah dibiayai pemerintah, yang kelas atas vaksinasi mandiri. ***