Network
PR MAJALENGKA - Presiden Macron menyebabkan banyak terjadinya kekerasan usai adanya protes yang terjadi di Paris mengenai hukum keamanan.
Puluhan anarkis berkerudung meluncurkan proyektil ke arah polisi anti huru-hara, menghancurkan bagian depan toko,
Tidak sampai di situ, para anarkis juga membakar mobil selama demonstrasi yang berlangsung di ibu kota Prancis pada hari Sabtu 5 Desember 2020.
Baca Juga: Hampir Merger dengan Gojek, Grab Kini dalam Posisi untuk Lakukan Akuisisi
Mereka berani melawan kekerasan polisi dan rancangan undang-undang keamanan.
Polisi pun membalas tembakan gas air mata dan berulang kali menekan kelompok pembuat onar selama hampir tiga jam.
Sekelompok anarkis semakin agresif dan diluar kendali dengan menggeledah kantor cabang sebuah bank, membakar tumpukan dokumen di laur.
Baca Juga: Di Tengah Masa Pandemi Covid-19 Pangeran William Naik Kereta Kerajaan Keliling Inggris
Kejadian ini merupakan kerusuhan di akhir pekan yang kedua kalinya secara berturut-turut di Paris.
Semua itu dipicu oleh kebrutalan polisi baru-baru ini dan rencana keamanan Presiden Emmanuel Macron yang menurut para demonstran akan membatasi kebebasan sipil.
Tidak hanya di Paris Demonstrasi juga berlangsung di Marseille, Lyon, Lille, dan kota-kota Prancis lainnya.
Baca Juga: Kreatif, Demonstran di Thailand Gunakan Bebek Karet untuk Lindungi Diri Saat Unjuk Rasa
Ribuan orang mulai berbaris dan berjalan dengan damai di Paris, melambaikan spanduk bertuliskan ‘France, land of police rights’ dan ‘Withdrawal of the security law’.
Demonstran mencoba menyampaikan pendapatnya tentang pencabutan Undang-Undang keamanan yang diberlakukan Presiden Emmanuel Macron.
Polisi Paris mengatakan bahwa sekitar 500 perusuh telah menyusup ke dalam protes.
Baca Juga: Kabar Gembira, Moderna Siapkan 100 Sampai 125 Juta Dosis Vaksin Covid-19 pada Kuartal Pertama 2021
Prancis telah dilanda gelombang protes di sekitar jalan.
Hal ini terjadi setelah pemerintah memperkenalkan Undang-Undang keamanan di parlemen.
Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan alat pengawasan dan membatasi hak atas peredaran gambar petugas polisi di media dan online.
RUU itu bagian dari upaya Macron untuk lebih ketat pada hukum dan ketertiban menjelang pemilu 2022.
Baca Juga: Menteri Dalam Negeri Prancis Sebut Akan Periksa 76 Masjid yang Diduga Terlibat Separatisme
Pemerintahnya juga mengatakan bahwa polisi perlu lebih terlindungi dari kebencian online.
Namun, rancangan Undang-Undang tersebut memicu reaksi publik.
Pemukulan seorang pria kulit hitam, produser musik Michel Zecler, oleh beberapa petugas polisi pada akhir November meningkatkan kemarahan publik.
Insiden itu terungkap setelah terekam dalam CCTV ditambah ada rekaman ponsel beredar secara online. ***
