Network
PR MAJALENGKA – Pemerintah Tiongkok akan memberikan bantuan kepada keluarga yang mempunyai banyak anak.
Dilansir Majalengka.Pikiran-Rakyat.com dari Reuters.com, Tiongkok berencana memasukkan kebijakan-kebijakan baru untuk mendorong lebih banyak kelahiran.
Selain itu, guna mengatasi masyarakat yang menua dengan cepat sebagai bagian dari rencana lima tahun kedepan yakni pada 2021-2025.
Baca Juga: Setelah 6 Hari, Akhirnya Korea Selatan Laporkan Adanya Penurunan Kasus Covid-19
Para ahli Tiongkok Daily mengatakan negaranya akan menawarkan dukungan keuangan dan kebijakan yang lebih luas untuk mendorong pasangan memiliki lebih banyak anak.
“Kebijakan penduduk yang lebih inklusif akan diperkenalkan untuk meningkatkan kesuburan, kualitas tenaga kerja dan struktur penduduk,” ucap Yuan Xin selaku Wakil Presiden Asosiasi Penduduk Tiongkok.
Tiongkok memperkenalkan ‘kebijakan satu anak’ yang kontroversial pada tahun 1978 dengan mengatakan upaya untuk mengurangi kemiskinan.
Baca Juga: Sekjen PBB Mengingatkan Bahwa Dunia Berada di Jurang Kehancuran Finansial Akibat Covid-19
Mengingat, perkembangan ekonomi yang terhambat, karena pertumbuhan penduduk yang cepat.
Pada tahun 2016, Tiongkok memutuskan untuk melonggarkan pembatasan dan mengizinkan pasangan untuk memiliki anak kedua dalam upaya meningkatkan angkatan kerja yang semakin berkurang.
Untuk sekarang, para ahli mengatakan untuk tidak membatasi hal tersebut.
Baca Juga: Mulai Membaik, Rodrigo Duterte Izinkan Tenaga Medis Filipina Bekerja Ke Luar Negeri
Jumlah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas mencapai 254 juta orang pada akhir tahun, menjadikan 18,1 persen dari seluruh warga di Tiongkok.
Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 300 juta pada tahun 2025 dan 400 juta pada tahun 2035 mendatang.
Para ahli demografi mengatakan hal ini akan berimbas kepada kesehatan warga negara dan sistem perawatan sosial.
Baca Juga: Iran Memperketat Pembatasan Kegiatan Sosial Secara Nasional Setelah Alami Lonjakan Kasus Covid-19
Para ahli demografi juga memperkirakan bahwa dengan tren saat ini, jumlah penduduk usia kerja dapat menurun hingga 200 juta pada tahun 2050.
Pakar pemerintah mengatakan bahwa kebijakan yang ditujukan untuk menekan pertumbuhan penduduk harus diganti dengan sistem yang dirancang untuk meningkatkan kesuburan.
"Untuk secara proaktif mengatasi populasi yang menua, tindakan mendesak diperlukan untuk mereformasi kebijakan keluarga berencana negara kita dan membebaskan kesuburan," kata Zheng Bingwen, pakar dari Akademi Ilmu Sosial Tiongkok. ***
