Network
PR MAJALENGKA - Indonesia mulai dari awal tahun sudah melakukan vaksinasi pada beberapa orang tertentu.
Namun sebenarnya apa kegunaan dari vaksinasi yang secara gencar digembor-gemborkan pemerintah.
Pada dasarnya vaksin bukanlah untuk mencegah agar tidak terkena dari suatu virus, melainkan berguna untuk memperkuat sistem imun tubuh agar dapat melawan virus tersebut.
Baca Juga: WandaVision: Mengenal Wiccan dan Speed, Anak Kembar Wanda yang Lahir di Episode 3
Kementerian Kesehatan mengingatkan bahwa orang yang sudah divaksinasi masih memiliki risiko untuk terpapar Covid-19.
Dikutip Majalengka.pikiran-rakyat.com dari akun instagram @indonesiabaik.id, ada beberapa hal yang harus diketahui masyarakat mengenai vaksinasi.
Pertama, vaksin Covid-19 membutuhkan dua kali dosis penyuntikan dan waktu sekitar satu bulan untuk menciptakan kekebalan tubuh.
Baca Juga: Lowongan Pekerjaan Kemenkominfo RI, Lulusan Baru Bisa Mendaftar
Kedua, suntikan dilakukan sebanyak dua kali. Untuk suntikan kedua berguna untuk menguatkan respons imun yang terbentuk.
Ketiga, kegunaan dari suntikan awal adalah untuk memberikan atau memicu respons kekebalan awal.
Keempat, vaksin setidaknya membutuhkan waktu dari 14-28 hari setelah penyuntikan kedua untuk membangun jumlah antibodi yang optimum.
Tetapi Kementerian Kesehatan memastikan bahwa vaksin Covid-19 telah teruji keamanan, mutu, khasiat dan kehalalannya.
Kemudian vaksin juga dikembangkan menggunakan metode inactived vaccine (tidak menyebabkan infeksi serius, hampir tidak mungkin menyebabkan seseorang terinfeksi).
Selain itu dengan adanya vaksin dapat mengurangi kemungkinan sakit berat yang diakibatkan dari Covid-19.
Baca Juga: 8 Momen Kontak Mata V BTS dengan Penggemar Paling Fatal, Nomor 7 Bikin Jantungan!
Disamping semua itu, pemerintah tetap menegaskan bahwa adanya vaksin bukan berarti membuat abai dengan protokol kesehatan.
Masyarakat dihimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak.
Karena penanganan pandemi tidak bisa diselesaikan pemerintah tanpa adanya kooperatif dari masyarakatnya.***
