Network
PR MAJALENGKA - Belum lama ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Melalui peraturan tersebut, memungkinkan beberapa masyarakat Indonesia membuat atau perpanjangan SIM gratis.
Hal ini secara tidak langsung memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Baca Juga: Ujaran Kebencian Dapat Dijerat Pidana Sampai Enam Tahun! Begini Pesan Polri
Dikutip Majalengka.pikiran-rakyat.com dari akun instagram @indonesiabaik.id, dalam Pasal 1 terdapat beberapa jenis PNBP yang berlaku.
Beberapa di antaranya mulai dari pengujian untuk penerbitan SIM baru, penerbitan perpanjang SIM, penerbitan STNK, penerbitan SKCK, dan pengujian penerbitan surat keterangan uji keterampilan mengemudi.
Melihat banyaknya keuntungan yang dapat diperoleh, lalu siapa saja yang dapat memanfaatkannya secara gratis?
Baca Juga: Jago Akting Nangis di Sinetron Ikatan Cinta, Glenca Chysara Belajar dari Poppy Bunga
Berdasarkan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Bukan Pajak dapat ditetapkan sampai dengan Rp0 (nol rupiah) atau 0 persen.
Semua itu akan berlaku kepada tujuh golongan yakni:
- Penyelenggaraan kegiatan sosial.
- Penyelenggaraan kegiatan keagamaan.
- Penyelenggaraan kegiatan kenegaraan.
- Masyarakat tidak mampu.
- Kondisi kahar atau keadaan di luar kemampuan wajib bayar.
- Mahasiswa atau pelajar.
- Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Baca Juga: Babak Baru Kasus Video Syur Gisel dan Nobu, Polda Metro Jaya Gelar Olah TKP Minggu Depan
Namun besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Semua ini akan diimplementasikan setelah adanya Petunjuk Teknis (Juknis) dan Peraturan Kapolri (Perkap).
Kemudian, jika tidak termasuk kedalam tujuh golongan tersebut, sebenarnya berapa biaya buat dan perpanjang SIM?
Baca Juga: Dapat Suntikan Kedua Vaksin Corona, Ini Efek Samping yang Dirasakan Jokowi
Pembuatan dan perpanjangan SIM gratis sendiri baru akan berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan, sebelum itu maka masyarakat harus membayar dengan harga yang berlaku.
Dikutip Majalengka.pikiran-rakyat.com dari akun instagram @Indonesiabaik.id, berikut ini daftar lengkapnya.
***
