Network
PR MAJALENGKA - Beberapa waktu lalu, Anggota DPR RI, Fadli Zon menyuarakan pembatalan calling visa bagi Israel kepada Pemerintah Indonesia.
Fadli Zon menilai, hal tersebut merupakan bentuk penghianatan terhadap arah politik luar negeri Indonesia yang anti penjajahan dan kolonialisme.
Selain itu, di dalam berbagai pertemuan organisasi internasional khususnya pada Konferensi Asia Afrik, Indonesia telah berkomitmen untuk memerdekakan negara Palestina.
Baca Juga: Sosok Wanita Asal Tasikmalaya Kalahkan Posisi Sri Mulyani Bahkan Ratu Elizabeth II, Ini Prestasinya
Fadli Zon mengingatkan pula, bahwa Palestina adalah negara bagian Arab yang pertama kali mengakui Kemerdekaan Indonesia.
Kini, hal serupa pun dilayangkan Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta dalam menanggapi rencana pemerintah membuka layanan calling visa untuk Israel.
Dikutip Majalengka.Pikiran-Rakyat.com dari laman dpr.go.id, dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Jumat 11 Desember kemarin, Sukamta, dalam interupsinya mendesak pemerintah mencabut layanan calling visa bagi Israel.
Baca Juga: Jelang Derby Madrid, Zidane Ingin Terapkan Permainan Seperti di Liga Champions
"Saya kira pemerintah perlu hati-hati untuk memberikan calling visa bagi Israel," ucap Sukamta.
Kehatian-hatian yang dilontarkan Sukamta itu artinya, apabila Israel diperlakukan halus, bukan hal demikian juga respon Israel ke Palestina, malah semakin brutal.
"Karena Israel ini kalau mengarah kepada normalisasi, record-nya makin dinormalisasi, makin diajak damai dia makin brutal terhadap warga Palestina yang dijajah," kata Sukamta.
Baca Juga: Ngaku Pernah Jalani Pacaran Settingan, Dul Jaelani Bahas Bayarannya: Malah Enggak Dapat Uang Gue
Sukamta menambahkan, sesuai dengan amanat konstitusi, Indonesia mendukung perdamaian dunia dan mengapus penjajahan.
Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah Indonesia tidak membuka pendekatan kekerabatan dengan Israel.
"Indonesia ini jangan berkompromi, jangan mengarah kepada pendekatan berteman kepada Israel," tegasnya.
Baca Juga: Komisi IX Mendorong Kemenkes Memperluas Target Vaksinasi, Menkes: Kita Tidak Berani
Politisi Fraksi PKS ini tidak menyetujui jika alasan pemerintah membuka calling visa warga Israel untuk kepentingan mencari investor.
"Kami berharap pemerintah tidak berkompromi, walaupun dengan alasan untuk mencari investasi atau apapun. Mohon ini bisa dibantu disuarakan," pungkasnya.***
