Network
PR MAJALENGKA - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memberikan bantuan pada karyawan yang terdampak pandemi.
Bahkan bantuan termin II untuk bulan November dan Desember 2020 sudah selesai disalurkan.
Namun Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta kembali dana yang sudah ditranfer ke rekening penerima bantuan.
Baca Juga: Polisi Tembak Mati 6 Pengikut HRS karena Merasa Terancam, Sederet Media Asing Ikut Beritakan Hal Ini
Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) mengungkap alasannya.
Bagi yang tak memenuhi syarat yang telah ditentukan namun menerima bantuan akan diberikan sanksi.
Menaker bahkan menegaskan saksi sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana diberitakan Fix Indonesia sebelumnya dalam artikel WADUH! Karyawan yang Terima BLT Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan Bakal Kena Sanksi dari Kemnaker.
"Kami ingatkan bahwa pemberi kerja yang tidak memberikan data yang sebenarnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tegas Ida.
1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
2. Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan;
3. Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta sesuai upah yang di laporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan;
4.Pekerja/buruh penerima upah;
5. Memiliki rekening bank yang aktif;
6. Peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020.
Oleh karena itu ia meminta kepada pekerja yang tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Permenaker No 14 Tahun 2020, namun telah menerima bantuan, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan bantuan tersebut ke rekening kas negara.*** (Firda Rachmawati/Fix Indonesia)
