Network
Hal tersebut disampaikan pada rapat kerja dengan Komisi IX DPR secara virtual pada Rabu, 25 November 2020.
Ansory Siregar selaku Wakil Ketua Komisi IX DPR RI bertindak sebagai pemimpin yang diikuti beberapa Anggota DPR secara langsung maupun virtual.
Baca Juga: Pemprov Jabar Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik
Dalam raker tersebut hadir secara langsung Anwar Sanusi selaku Komisi IX DPR Sekjen Kemnaker, Budi Hartawan selaku Dirjen Binalattas, Suhartono selaku Dirjen Binapenta dan PKK, Bambang Satrio Lelono selaku Kabarenbang, Tri Retno Isnaningsih selaku Staf Ahli Menteri Bidang Kerja Sama Internasional, dan Soes Hindharno selaku Kepala Biro Humas Kemnaker.
Kedua, pencegahan penyebaran dan penanganan kasus terkait Covid-19 terus dilakukan pemerintah di lingkungan kerja dan perlindungan pengupahan bagi pekerja atau buruh terkait Covid-19.
Ketiga, SE Menaker Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 akan menjadi pengambilan keputusan atas rencana keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan protokol pencegahan penularan Covid-19 di perusahaan.
Baca Juga: 5 Manfaat Makan Telur Rebus, Salah Satunya Menurunkan Berat Badan
Keempat, dalam SE Menaker Nomor M/8/HK.04/V/2020 juga terdapat perlindungan pekerja atau buruh dalam program jaminan kerja kecelakaan para kasus penyakit akibat kerja karena Covid-19.
Kelima, membuka kembali kesempatan kerja calon Pekerja Migran Indonesia ada dalam Kepmenaker Nomor 294 Tahun 2020.
Keenam, pembayaran Tabungan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di masa pandemi Covid 19 yang ada pada SE Menaker Nomor M/6/HI.00.01/V/2020.
