PR MAJALENGKA - Presiden Joko Widodo berserta jajarannya bertemu dengan para pegiat agraria, Kamis 3 November 2020 di Istana Merdeka, Jakarta.
Menurut Jokowi, pertemuan itu guna mengetahui keinginan dan pandangan masyarakat yang hendak mengelola lahan reforma agraria.
Serta untuk mengetahui berbagai persoalan di lapangan dan menemukan solusi yang dapat disepakati bersama.
Baca Juga: KPK melakukan OTT kepada Pejabat Kemensos yang Diduga Korupsi Bansos Penanganan Covid-19
“Ini agar betul-betul nanti bisa terealisasi sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan reforma agraria bisa mengalami percepatan dan akselerasi dalam menyelesaikan (persoalan) yang belum-belum,” ujar Jokowi dikutip Majalengka.pikiran-rakyat.com dari Kominfo.
Sedangkan menurut Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko pertemuan itu digelar untuk mencapai titik temu baik pemerintah dan pegiat agrarian untuk mencari solusi atas persoalan dilapangan.
“Siang hari ini Presiden telah mengumpulkan beberapa menteri yang berkaitan dengan reforma agraria dan diikuti oleh teman-teman dari LSM,” ujarnya.
Baca Juga: Kabar Baik! 20 Desember, Dana BOS Sebesar Rp889 Milyar Cair Bagi Madrasah
“Presiden tadi telah meminta bagaimana mengurai berbagai persoalan itu dengan menentukan yang pertama adalah mencari persoalan-persoalan yang menjadi prioritas dan yang kedua menggunakan timeline dengan target tertentu,” sambungnya.
Turut hadir mendampingi Presiden, yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kapolri Jenderal Idham Azis.
Sementara pegiat agraria yang hadir yakni Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Siti Fikriyah, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika, Ketua Badan Registrasi Wilayah Adat Kasmita Widodo, dan Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia Agus Ruli.
Baca Juga: 7 List Drama Korea yang Akan Rilis di Bulan Desember 2020, Ada yang Kamu Tunggu?
Menteri Agraria dan tata Ruang, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa pihaknya akan segera menyusun prioritas kerja untuk menyelesaikan hal-hal yang dianggap dapat diselesaikan terlebih dahulu.
“Kita akan identifikasi. Mana yang paling mudah kita selesaikan akan kita selesaikan sesegera mungkin sehingga begitu selesai ini kita punya kepercayaan diri dan menjadi model untuk menyelesaikan hal lain,” tuturnya.
Sedangkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa pamerintah berkomitmen untuk menjalankan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) untuk mempercepat reforma agraria melalui legalisasi obyek agraria di kawasan hutan.***