Network
PR MAJALENGKA – Tahun ini, Jawa Barat (Jabar) berhasil meraih kembali Penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi Informatif dari Komisi Informasi (KI) Pusat.
Prestasi ini merupakan ketiga kalinya setelah sebelumnya dua tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi Informatif.
Diketahui penghargaan ini diraih berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi KI selama tiga bulan terkait keterbukaan informasi publik.
Baca Juga: Pemprov Jabar Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik
Dikutip Majalengka.Pikiran-Rakyat.com dari Jabarprov.go.id, pada monev 2020, Jabar berada di tiga besar bersama DKI Jakarta dan Jawa Tengah (Jateng).
Jabar ada dalam tiga besar dengan meraih nilai 98,15, setelah Jateng 99,07, dan DKI Jakarta dengan nilai 99,07.
Secara virtual pada Rabu 25 November 2020 lalu, Ketua KI Pusat bersama Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin mengumumkan penghargaan, dan diterima oleh Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum sapaan Kang Uu.
Baca Juga: Update Kasus Covid-19 di Jawa Barat per 27 November 2020, Kasus Terkonfirmasi Naik Jadi 50.482
Menurut Kang Uu, penghargaan ini membuktikan Pemprov Jabar berkomitmen mengelola pemerintahan dengan informasi transparan, akuntabel, dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
"Hari ini kami diumumkan sebagai salah satu pemda provinsi dengan keterbukaan informasi publik yang dianggap oleh tim penilai sebagai kategori juara," ucap Kang Uu.
Keterbukaan informasi merupakan hak dasar masyarakat dalam penyelenggaraan bernegara.
Baca Juga: Hasilkan 200 Ton Sampah Per Hari, Dinas Lingkungan Hidup Garut Rencanakan Program Recycle Sampah
Publik harus tahu setiap kebijakan, keputusan, dan program pemerintah yang sedang berjalan.
Semua prosesnya harus transparan mulai dari legalitas, anggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Kang Uu juga mengatakan, jika masyarakat tidak tahu informasi kebijakan pemerintah, maka program-program yang sedang dijalankan tidak bermanfaat dan tidak efektif.
Baca Juga: 8 Daerah di Jawa Barat Akan Gelar Pilkada Serentak, Wagub Uu Ruzhanul Ulum Ingatkan Agar Terapkan 3M
"Kalau tidak diketahui, nanti masyarakat tidak bisa memanfaatkan program. Apalah artinya kebijakan pemerintah tapi masyarakat tidak mengetahui," kata Kang Uu.
Pemprov Jabar selalu menganut prinsip keterbukaan dan tidak alergi terhadap masukan masyarakat.
"Pemda Provinsi Jabar tidak pernah menutup-nutupi kebijakan yang dicanangkan. Masyarakat dipersilakan mengakses informasi pembangunan seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya melalui kanal- kanal resmi," ungkap Kang Uu.
Baca Juga: Pemprov Jabar Sebut Bansos Tahap III Sudah Berhasil 100 Persen Terdistribusi, 5.553 Paket Gagal
Seperti contohnya dalam penanganan Covid-19, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jabar selalu mengutamakan transparansi data.
Menurut Kang Uu, sejak awal pandemi Jabar sudah memiliki aplikasi Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 atau Pikobar yang direplikasi di masing-masing kabupaten atau kota dengan nama berbeda.
Selain Pikobar, ada Command Center sebagai dasbor bagi pimpinan di Jabar untuk mengelola informasi.
Baca Juga: Alami Kenaikan, Wisma Makara UI Kini Rawat 60 Pasien Covid-19 Berstatus OTG
Kemudian, ada juga aplikasi Sapawarga sebagai kanal komunikasi Gubernur atau Wakil Gubernur secara langsung dengan warga dan belakangan ini dipakai untuk pendataan bansos provinsi.
Hal ini tak luput dari kinerja Biro Humas dan Keprotokolan Sekretariat Daerah Provinsi Jabar sebagai PPID Utama dalam mempertahankan prestasi ini selama 3 tahun berturut-turut.
Sehingga, Kang Uu pun mengapresiasi kinerjanya dalam hal informasi kepada masyarakat.
Baca Juga: Jabar Raih Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dan Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19
“Saya apresiasi kepala dinas, kepala badan/kantor, juga kepala biro yang selalu menginformasikan kepada masyarakat terkait keputusan-keputusannya,” tutur Kang Uu.
Kang Uu berpendapat, penghargaan ini juga tidak akan mungkin didapat Pemprov Jabar jika tidak didukung oleh media massa.
"Kami ucapkan terima kasih juga ke media baik mainstream dan tidak mainstream. Sehingga mayarakat bisa membaca informasi baik dari medsos ataupun media lainnya,” ucap Kang Uu.
Baca Juga: Demi Kelancaran Pilkada Serentak, Ridwan Kamil ajak TNI dan Polri Edukasi Prokes kepada Masyarakat
“Media alat memperpanjang informasi kepada masyarakat, memperpanjang harapan dan keinginan, aspirasi masyarakat," sambungnya.
Kang Uu mengungkapkan, selama kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, media telah menjadi mitra terbaik yang menjadi penghubung antara pemda dengan masyarakat.
Selain itu, media juga menjadi sarana menyerap aspirasi masyarakat. ***
