Network
"Padahal, seharusnya dengan masuknya FSRU Karunia Dewata, maka FRU tidak diperlukan. Sehingga dengan dipergunakannya FRU tersebut terindikasi adanya temuan kerugian negara. Ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan PT Indonesia Power terkait penggunaan FRU tersebut," tegasnya.
Untuk proses kerjasama, Agus melihat apa yang dilakukan oleh PT Indonesia Power dengan PT JSK, ditengarai tercium kongkalikong yang melanggar GCG, dimana fasilitas Benoa LNG Terminal yang seharusnya disediakan oleh PEL, kemudian fasilitas FSRU diambil alih oleh PT Indonesia Power, diketahui juga bahwa kerjasama Benoa LNG Terminal antara PT Indonesia Power dengan PT Pelindo Energi Logistik memiliki jangka waktu kerjasamanya selama 5 tahun.
"Namun PT Indonesia Power telah menandatangani kontrak kerjasama FSRU dengan PT Jaya Samudera Karunia Grup (JSK Grup), melebihi kontrak kerjasama induk (kontrak Benoa LNG Terminal) yang habis tanggal 28 Februari 2023. Padahal kontrak FSRU seharusnya disesuaikan dengan Kerjasama Benoa LNG Terminal, " terang Agus.
Baca Juga: Mantan Kekasih Aktor Korea Berinisial 'L' Speak Up Usai Putus, Sebut Mendapat Perlakuan Buruk
Berdasarkan informasi yang diterima, bahwa perihal ini telah diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprint-Lidik-69/Lid.01.000/01/07/2022 tanggal 4 Juli 2022 oleh Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Direktur Penyelidikan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, mengenai proses pengadaan Benoa LNG Terminal yang dilakukan oleh antara PT Indonesia Power dan PT Pelindo Energi Logistik (PEL).
"Apakah saat ini dengan kehadiran FSRU Karunia Dewata telah mengurangi atau tidak biaya logistik gas yang dikeluhkan Menteri ESDM? Yang pasti, dengan masuknya FSRU Karunia Dewata, maka FRU seharusnya sudah tidak diperlukan di Benoa LNG Terminal. Lalu, apakah prinsip Good Corporate Governance telah dilakasankan oleh PLN Group melalui PT Indonesia Power dan Pelindo Group melalui konsorsium Midstream LNG Bali?, " paparnya.
Agus menilai bahwa kerjasama yang dimaksud adalah dalam hal penggunaan FRU, dan pelaksanaan pengadaan kerjasama dengan PT Jaya Samudera Karunia Grup (JSK Grup) dengan PLN Group melalui PT Indonesia Power dan Pelindo Group. Dengan adanya proses Penyelidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi, seyogyanya jangan menyalahkan publik akan pendapat bahwa proses bisnis tersebut ibarat "Lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya, "pungkasnya.***
