Network
Benny juga menjelaskan, pada proses hukum para pelaku calo penyalur pekerja migran ilegal, selalu adanya perbedaan presepsi mengenai TPPO antara penyidik kepolisian dengan kejaksaan. Sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tidak maksimal.
Baca Juga: Jadwal Pertandingan Bulutangkis Babak 16 Besar SEA Games 2023, Lengkap Link Live Streaming
“Jadi kesepahaman pasal dan penggunaan Undang-Undang, ini juga penting bagi penegak hukum. Tapi pendekatan multydoors, ini yang ditawarkan BP2MI,”jelas dia.
Dikatakan Benny, pihaknya tidak ingin hanya hukuman yang sesuai dengan pasal TPPO saja yang diterima oleh para pelaku, namun juga terkait masalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
“Kita tidak ingin hanya memenjarakan fisik meraka melalui undang-undang TPPO, 15 tahuin penjara Rp15 miliar ganti ruginya, tapi juga undang-undang TPPUnya. Agar seluruh harta kekayaan yang dihasilkan dari bisnis kotor, disita oleh negara,”jelas Benny.
Baca Juga: Series 96 Jam Episode 4 Kapan Tayang? Cek Jadwal Tayang dan Link Nonton Episode 4-8 Full Legal
Benny juga berharap, empat faktor tersebut dapat menjadi komitmen semua pihak, dalam memberantas sindikat TPPO.
Pada kesempatan itu juga Benny mengapresiasi acara yang digelar IJTI Jawa Barat dan dihadiri oleh mahasiswa serta wartawan di Bandung Raya tersebut.
Sementara Ketua Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI) Jawa Barat Iqwan Sabba Romli berharap, sosialisasi yang digelar dapat lebih membuka wawasan para jurnalis maupun mahasiswa, pentingnya menjaga anak bangsa dari incaran sindikat TPPO.
Baca Juga: Wanadri Luncurkan Buku 'Merah Putih di Atap Dunia' Sambutan Baik dari Gubernur Jawa Barat
