PR MAJALENGKA - Indonesia kembali berduka, setelah terjadinya insiden baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terjadi di Papua menewaskan dua prajurit terbaik TNI.
Insiden ini tentu menyayat hati masyarakat Indonesia, pasalnya bentroknya TNI dengan KKB di Papua bukan sesuatu yang baru.
Hampir tiap tahun setidaknya ada anak bangsa yang gugur akibat hal tersebut.
Baca Juga: Indonesia Jadi Negara ASEAN Pertama yang Catat Kasus Corona 1 Juta, Jokowi Gelar Rapat Terbatas
Dikutip Majalengka.pikiran-rakyat.com dari Dpr.go.id, Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta meminta, pemerintah serius menangani gangguan keamanan dan ketertiban (kamtibmas) di Papua yang dilakukan KKB.
Hal ini tentu saja bertujuan agar tidak ada aparat TNI-Polri maupun warga sipil yang menjadi korban KKB.
Sukamta menyampaikan, bahwa sejauh ini korban berjatuhan dari pihak TNI saat ini masih terus terjadi, dan seakan dibiarkan.
Baca Juga: Lowongan Pekerjaan DLHK Kota Bandung, Hari ini Terakhir Batas Pengiriman Berkas!
“Kemudian masih di bulan ini ada satu lagi yang gugur. Ini menunjukkan intensitas gangguan kamtibmas yang masih tinggi di Papua,” ucapnya.
“Semestinya ada upaya serius mengatasi hal ini supaya tidak ada lagi korban aparat TNI-POLRI dan juga warga sipil,” sambung Sukamta.
Anggota Komisi I DPR RI ini menanggapi kejadian yang baru saja terjadi pada Jumat, 22 Januari 2021 di Papua.
Baca Juga: 3 Dampak yang Didapatkan Otak ketika Seseorang Depresi, Salah Satunya Peradangan
Dimana ada dua prajurit TNI dari Yonif R 400/BR yaitu Pratu Roy Vebrianto dan Pratu Dedi Hamdani yang dikabarkan tewas dalam baku tembak dengan KKB di Kabupaten Intan Jaya, Papua,
Dia menekan pemerintah yang bersifat terlalu lunak dalam mengatasi KKB.
Akibatnya, kelompok separatis itu masih leluasa bergerak melakukan serangan kepada aparat keamanan dan warga sipil.
Baca Juga: Diskominfo Jawa Barat Buat Aplikasi Canggih yang Diperuntukan untuk Memudahkan Tunanetra Jawa Barat
Sukamta berpendapat, selama ini penanganan KKB terkesan setengah hati apabila dibandingkan dengan Operasi Tinombala di Poso yang berhasil menumpas kelompok Santoso.
Dalam operasi di Poso tersebut pemerintah mengerahkan satuan tempur yang punya reputasi andal seperti Brimob, Kostrad, Marinir, Raider, dan Kopassus secara bersamaan.
“Hal ini yang tidak terlihat dalam upaya tangani kelompok separatis di Papua,” katanya.
Baca Juga: Tak Menyangka Bermasalah dengan Ayah Tiri, Rizky Febian Tanyai Teddy: Sok Mau Berapa?
“Dugaan saya pemerintah ragu-ragu dengan langkah lebih keras karena khawatir sorotan dunia internasional yang memandang masih adanya kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua,” sambung Sukamta.
Karena hal tersebut disarankan pemerintah melakukan tindakan tertentu untuk menyelesaikan permasalahan di Papua secara komprehensif, seperti membentuk badan khusus soal Papua.***