PR MAJALENGKA - Facebook akhirnya telah menghapus halaman utama militer Myanmar.
Hal tersebut dilakukan berdasarkan standar yang melarang bentuk hasutan, dan kekerasan sehari setelah dua pengunjuk rasa tewas ketika polisi melepaskan tembakan menentang kudeta 1 Februari lalu.
"Sejalan dengan kebijakan global Facebook, kami telah menghapus halaman utama Tim Informasi Berita Sejati Tatmadaw (Militer Myanmar) dari Facebook karena pelanggaran berulang terhadap Standar Komunitas kami," kata seorang perwakilan Facebook dalam surat pernyataan dikutip PikiranRakyat-Majalengka.com dari laman ABC News.
Baca Juga: Jadi Kabupaten Terbaik di Jawa Barat, Garut Raih Penghargaan Pembangunan Daerah 2021
"Yang melarang hasutan dan kekerasan dan mengoordinasikan tindakan merugikan," katanya menambahkan.
Halaman utama Facebook milik Militer Myanmar itu sudah tak tersedia lagi pada Minggu, 21 Februari 2021.
Dua orang diketahui tewas di Kota kedua Myanmar, Mandalay, ketika polisi dan tentara menembaki para pengunjuk rasa yang menentang penggulingan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi.
Baca Juga: Link Live Streaming Arsenal vs Man City di Liga Inggris, The Citizens akan Lanjutkan Rekornya?
Para pengunjuk rasa turun ke jalan di kota besar dan kecil dengan etnis minoritas, penyair, dan pekerja transportasi.
Mereka menuntut diakhirinya pemerintahan secara militer dan membebaskan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.
Minggu lalu, militer Myanmar mulai meluncurkan kendaraan lapis baja mereka di beberapa kota.
Baca Juga: Sempat Diremehkan, A Love So Beautiful Versi Korea Cetak Rekor 37 Juta Penonton
Beberapa tahun terakhir, Facebook telah terlibat bersama dengan aktivis-aktivis hak sipil dan partai politik demokratis di Myanmar dan melawan militer.
Hal itu terjadi setelah mendapat kecaman dan kritik dari pihak internasional karena gagal mencegah kampanye kebencian secara online.
Menjelang pemilihan pada bulan November, Facebook mengumumkan telah menghapus 70 jaringan akun palsu dan halaman yang dioperasikan oleh anggota militer Myanmar.
Hal tersebut dilakukan karena mengunggah konten tentang tentara dan kritik terhadap Suu Kyi dan partainya.***