Network
BERITA MAJALENGKA – Berikut ini contoh soal tes CAT PPS (Panitia Pemungutan Suara) Pemilu tahun 2024 lengkap kunci jawaban, pembahasan serta link download PDF gratis.
Pada praktiknya kumpulan contoh soal tes CAT PPS untuk Pemilu 2024 ini disertai dengan kunci jawaban beserta pembahasan soal.
Dalam hal ini contoh soal untuk tes CAT PPS pada Pemilu 2024 ialah kumpulan soal periode lalu yang bisa dijadikan referensi belajar.
Ditambah lagi, kumpulan contoh soal untuk persiapan menghadapi tes CAT pada PPS Pemilu 2024 ini bisa diakses dengan gratis dan mudah.
Baca Juga: Bersiap Jamu Vietnam, Ketua PSSI Minta Suporter Tak Ulangi Kejadian Penyambutan Timnas Thailand
Inilah beberapa contoh soal untuk bahan belajar menghadapai tes CAT PPS Pemilu 2024 yang berangkat dari kumpulan soal periode lalu.
Contoh Soal CAT PPS Pemilu 2024
1. Berapa jumlah seluruh anggota DPD berdasarkan UUD 1945?
a. 4 (empat) orang setiap provinsi
b. Tidak melebihi 50% jumlah anggota DPR RI
c. Tidak melebihi 30% jumlah anggota DPR RI
d. Tidak lebih dari sepertiga (1/3) jumlah anggota DPR RI
e. Tidak lebih dari seperempat (1/4) jumlah anggota DPR RI
Baca Juga: Lirik Lagu 'Kita Usahakan Rumah Itu' Soundtrack Film Cek Toko Sebelah 2 Milik Sal Priadi
Jawaban : D
Penjelasan:
UUD 1945 pasal 22 C ayat (2) “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiapprovinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.”
Baca Juga: Pemain Belakang RANS NUSANTARA FC, Meru Kimura Resmi Dipinjamkan ke PSIS
Dalam UU No. 7 tahun 2017, jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang.
2. Pancasila sebagai dasar negara tertuang secara tegas di dalam UUD 1945, yaitu pada:
a. Pembukaan UUD 1945 alinea kedua
b. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga
c. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat
d. UUD 1945 pasal 1
e. UUD 1945 pasal 2
Jawaban : D
Penjelasan:
Baca Juga: Persija Resmi Datangkan Dandi Maulana Untuk Perkuat Benteng Pertahanan Tim
Teks lengkap UUD 1945 alinea keempat adalah “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenapbangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Baca Juga: Daftar Film Tayang Januari 2023 di Bioskop, Ada Puisi Cinta Yang Membunuh dan Mangkujiwo 2
3. Yang tidak termasuk dalam definisi Pemilu adalah:
a. Pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden
b. Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat
c. Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah
d. Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
e. Pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota
Jawaban : D
Penjelasan:
Berdasarkan UUD 1945 pasal 22 E ayat (2), pemilihan kepala daerah (Gubernur,Bupati, Walikota) tidak masuk dalam definisi tujuan pelaksanaan pemilihan umum. Harus diingat bahwa istilah “Pemilu” digunakan untuk memilih Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, sedang istilah “Pemilihan” digunakan untuk memilih kepala daerah. (Lihat perbedaannya dalam UU No. 10 Tahun 2016 danUU No. 7 tahun 2017)
4. Menurut konstitusi, siapa yang punya kewenangan melantik dan dapat memberhentikan presiden dan/ wakil presiden?
a. Hak angket dan interpelasi DPR RI
b. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
c. Pemilu secara langsung yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali
d. DPR RI, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
e. Majelis Permusyawaratan Rakyat
Jawaban : D
Baca Juga: Inilah Daftar Pemain Series Scandal 2: Love, Sex & Revenge Lengkap: Ada Cinta Laura Pemeran Luna
Penjelasan:
UUD 1945 pasal 3:
1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau WakilPresiden.
5. Kapan dan siapa yang menetapkan UUD 1945?
a. Pada tanggal 16 Agustus 1945, oleh BPUPKI
b. Pada tanggal 17 Agustus 1945, oleh BPUPKI
c. Pada tanggal 18 Agustus 1945, oleh BPUPKI
d. Pada tanggal 18 Agustus 1945, oleh PPKI
e. Pada tanggal 19 Agustus 1945, oleh PPKI
Jawaban : D
Penjelasan:
Setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka, BPUPKI dibubarkan pada Pada tanggal 7 Agustus 1945 yang kemudian diganti dengan “Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (PPKI) atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai. Secara resmi UUD 1945 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
Adapun link download contoh soal tes CAT PPS periode sebelumnya untuk persiapan tes pada Pemilu 2024 versi PDF gratis bisa klik DI SINI.
Demikian bocoran contoh soal tes CAT PPS pada Pemilu tahun 2024 lengkap kunci jawaban, pembahasan serta link download PDF gratis.***
