Network
BERITA MAJALENGKA – Berikut ini kumpulan contoh soal tes PPS Pemilu 2024 lengkap link download PDF full, lengkap dan gratis.
Pada praktiknya kumpulan contoh soal untuk tes PPS Pemilu 2024 sudah mulai dicari sebagian banyak orang.
Terlebih bagi mereka yang akan mengikuti tes CAT PPS untuk Pemilu 2024 yang membutuhkan kumpulan contoh soal sebagai bahan belajar.
Dalam hal ini kumpulan contoh soal yang bisa digunakan belajar pada tes PPS Pemilu 2024 ialah soal tes PPS pada periode lalu.
Baca Juga: Film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang Menceritakan Apa, Kapan Tayang? Simak Penjelasannya Berikut
Sebelum pada link download PDF, simak beberapa contoh soal CAT PPS di bawah ini
Contoh Soal CAT PPS
1. Berapa jumlah seluruh anggota DPD berdasarkan UUD 1945?
a. 4 (empat) orang setiap provinsi
b. Tidak melebihi 50% jumlah anggota DPR RI
c Tidak melebihi 30% jumlah anggota DPR RI
d. Tidak lebih dari sepertiga (1/3) jumlah anggota DPR RI
e. Tidak lebih dari seperempat (1/4) jumlah anggota DPR RI
Jawaban : D
Penjelasan:
UUD 1945 pasal 22 C ayat (2) “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiapprovinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.”
Dalam UU No. 7 tahun 2017, jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang.
2. Pancasila sebagai dasar negara tertuang secara tegas di dalam UUD 1945, yaitu pada:
a. Pembukaan UUD 1945 alinea kedua
b. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga
c. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat
d. UUD 1945 pasal 1
e. UUD 1945 pasal 2
Jawaban : D
Penjelasan:
Teks lengkap UUD 1945 alinea keempat adalah “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenapbangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Baca Juga: Mangkujiwo 2 Menceritakan Apa? Simak Sinopsis Film yang Diperankan oleh Sujiwo Tejo
3. Menurut konstitusi, siapa yang punya kewenangan melantik dan dapat memberhentikan presiden dan/ wakil presiden?
a. Hak angket dan interpelasi DPR RI
b. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
c. Pemilu secara langsung yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali
d. DPR RI, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
e. Majelis Permusyawaratan Rakyat
Jawaban : D
Penjelasan:
UUD 1945 pasal 3:
1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau WakilPresiden.
3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presidendan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-UndangDasar.
4. Kapan dan siapa yang menetapkan UUD 1945?
a. Pada tanggal 16 Agustus 1945, oleh BPUPKI
b. Pada tanggal 17 Agustus 1945, oleh BPUPKI
c. Pada tanggal 18 Agustus 1945, oleh BPUPKI
d. Pada tanggal 18 Agustus 1945, oleh PPKI
Baca Juga: Daftar Film Tayang Januari 2023 di Bioskop, Ada Puisi Cinta Yang Membunuh dan Mangkujiwo 2
e. Pada tanggal 19 Agustus 1945, oleh PPKI
Jawaban : D
Penjelasan:
Setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka, BPUPKI dibubarkan pada Pada tanggal 7 Agustus 1945 yang kemudian diganti dengan “Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (PPKI) atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai. Secara resmi UUD 1945 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
5. UU No. 7 tahun 2017 sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak, adalah merupakan penggabungan dan penyederhanaan dari:
a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015;dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; danUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2012.
c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2010;dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.
e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.
Jawaban : C
Penjelasan:
Pertimbangan dan tujuan pembentukan UU No. 7 tahun 2017 adalah penggabungan dan penyerderhanaan tiga (3) Undang-Undang, Yaitu: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Yang tidak termasuk dalam definisi Pemilu adalah:
Baca Juga: Bersiap Jamu Vietnam, Ketua PSSI Minta Suporter Tak Ulangi Kejadian Penyambutan Timnas Thailand
a. Pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden
b. Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat
c. Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah
d. Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
e. Pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota
Baca Juga: Bersiap Jamu Vietnam, Ketua PSSI Minta Suporter Tak Ulangi Kejadian Penyambutan Timnas Thailand
Baca Juga: Pemain Belakang RANS NUSANTARA FC, Meru Kimura Resmi Dipinjamkan ke PSIS
Jawaban : D
Penjelasan:
Berdasarkan UUD 1945 pasal 22 E ayat (2), pemilihan kepala daerah (Gubernur,Bupati, Walikota) tidak masuk dalam definisi tujuan pelaksanaan pemilihan umum. Harus diingat bahwa istilah “Pemilu” digunakan untuk memilih Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, sedang istilah “Pemilihan” digunakan untuk memilih kepala daerah. (Lihat perbedaannya dalam UU No. 10 Tahun 2016 danUU No. 7 tahun 2017)
7. Apa definisi penyelenggara Pemilu menurut UU no. 7 tahun 2017?
a. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untukmenyelenggarakan Pemilu dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
b. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu secara Luber dan Jurdil yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menjalankan fungsinya secara terpisah dan berbeda dalam Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
c. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu secara Luber dan Jurdil yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Partai Politik sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat
Baca Juga: Inilah Daftar Pemain Series Scandal 2: Love, Sex & Revenge Lengkap: Ada Cinta Laura Pemeran Luna
d. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
e. Semuanya benar
Jawaban : D
Sementara itu link download contoh soal tes PPS versi PDF untuk persiapan tes PPS pada Pemilu 2024 bisa klik gratis DI SINI.
Demikian kumpulan contoh soal tes PPS Pemilu 2024 lengkap link download PDF full, lengkap dan gratis yang bisa kamu akses.***
