Network
BERITAMAJALENGKA - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mengakselerasi kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penyelesaian berbagai keluhan umum masyarakat.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema mengatakan, sejumlah keluhan umum masyarakat berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum). Antara lain soal kemacetan, banjir, jalan rusak, trotoar, pasar tumpah, parkir liar, serta fasilitas penerangan jalan atau penerangan umum hingga penataan PKL.
"Dalam konteks menghadirkan ketentraman dan ketertiban umum itu menjadi urusan wajib layanan dasar dan merupakan hak masyarakat. Kita harus sigap merespon keluhan tersebut," ujarnya saat memberi arahan pada Rapat Koordinasi Trantibum di Balai Kota Bandung, Senin 4 Maret 2024.
Baca Juga: Bacaan Doa Ziarah Kubur Singkat Jelang Puasa Ramadhan Lengkap Arab, Latin dan Artinya
Ia mendorong seluruh jajaran Pemkot Bandung, untuk meningkatkan "sense of crisis" dalam menghadapi keluhan masyarakat.
Ema menyebut, saat ini Pemkot Bandung tengah konsentrasi menyelesaikan lima titik pembenahan yakni penataan PKL Monumen Perjuangan, Saparua, Ujungberung, Pasar Kordon, dan Pasar tumpah Sudirman, Cikutra, Ciwastra, Kosambi, Kiaracondong, serta Pasar Cijerah.
"Penataan di Monju dan Saparua telah 95 persen. Sudah tidak ada PKL di trotoar, orang berolahraga lebih aman dan nyaman. Parkir tidak ada lagi di Jalan Ambon, juga sudah tidak ada parkir di Jalan Banda," ujarnya.
Baca Juga: Survei Pamriadi Paling Tinggi Untuk Maju di Pilbup Bandung Barat 2024
"Ujungberung harus terus dijaga dan dikawal. Terkait Pasar Kordon juga sedang berproses. Begitupun dengan pasar tumpah semua harus selesai pukul 06.00 WIB. Kalau ada komplen masyarakat harus segera ditindaklanjuti," imbuhnya.
Terkait titik kemacetan, Ema mengungkapkan, di Kota Bandung terdapat 42 titik kemacetan. Titik-titik itu harus segera diselesaikan dan ditemukan solusinya. Ema meminta, Dishub agar lebih proaktif untuk memberantas parkir ilegal yang ada di Kota Bandung.
