Network
BERITA MAJALENGKA- Amnesty International Indonesia (AII) angkat bicara terkait pengerahan ratusan anggota gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP ke Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Pengerahan aparat dalam jumlah banyak tersebut untuk rangka pengukuran lahan untuk proyek Bendungan Bener.
Pada pengerahan ratusan personil sebanyak 25 orang warga Desa Wadas serta perwakilan dari LBH Yogyakarta juga diangkut aparat kepolisian ke Mapolsek Bener.
Dalam pandangan AII, penururunan ratusan personel aparat ke Desa Wadas merupakan intimidasi atas penolakan tambang batu andesit di sana.
“Penurunan aparat keamanan secara besar-besaran dan bersenjata lengkap ke Desa Wadas merupakan bentuk intimidasi terhadap warga Wadas yang menolak tambang batu andesit di sana,” kata Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena sebagaimana dikutip dalam laman amnesty.id, Selasa (8/2/2022).
Baca Juga: Wadas Waras Desa Makmur Pertanian, Investigasi Watchdoc: 64 Hektar Ingin dijadikan Lahan Tambang
Kericuhan yang terjadi pada saat pengukuran tanah dan pembebasan lahan di Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah disebut-sebut karena ada perencanaan kejahatan.
Pihak kepolisian menjadi sorotan atas tindakannya kepada masyarakat Desa Wadas Purworejo dan dianggap melanggar HAM (Hak Asasi Manusia).
Tindakan tersebut telah dilaporkan kepada Komnas HAM dan Walhi untuk turun tangan menangani kericuhan yang terjadi di Desa Wadas Purworejo
Apalagi, selain kericuhan tersebut, rupanya terjadi pemadaman listrik dan pemutusan akses internet di wilayah Desa Wadas Purworejo.
Sebagaimana dilansir Berita Majalengka dari Pikiran Rakyat, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjadi terduga pelaku yang memerintahkan pemadaman listrik dan pemutusan akses internet.
Hal tersebut jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan di negara-negara bagian di Amerika Serikat (AS), ketika ada pemadaman listrik atau pemutusan internet, keputusan tersebut merupakan perintah dari kepala daerah.
"Dianggap begitu karena polisi 'kan ada di bawah gubernur. Jadi gubernur memerintahkan pengepungan, kalau itu pengepungan yang masih dianggap dikepung untuk sesuatu yang bisa dikerjakan," kata pengamat politik, Rocky Gerung dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube miliknya.
Namun, Rocky Gerung menyayangkan insiden di Wadas yang tidak hanya pengepungan, tetapi juga penyerbuan kepada warga.
"Ini dikepung dan dimatikan akses. Kita tidak tahu apa yang terjadi malam hari. Apakah ada penganiayaan yang berlangsung? 'Kan tidak bisa diberitakan," ujar Rocky Gerung.
Dari insiden tersebut, Rocky Gerung menduga ada perencanaan kejahatan yang dilakukan kepada rakyat.
"Lampu mati, akses internet mati, itu artinya ada perencanaan kejahatan. Kira-kira begitu kawan-kawan aktivis HAM di luar negeri melihatnya," ucap Rocky Gerung.***
Artikel ini pernah tayang di Pikiran Rakyat dengan Judul Jadi Sorotan Dunia Internasional, Diduga Ada Perencanan Kejahatan di Wadas.***
