BERITA MAJALENGKA – Pemilu 2024 telah usai kini sudah memasuki tahap sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi atau MK menjadi lembaga yang berwenang dalam memutuskan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di singkat PHPU 2024.
Sebagaimana kita semua tahu, Pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, untuk sementara memimpin perolehan suara pada Pemilu 2024 berdasarkan hasil sementara real count KPU dengan torehan 96 juta lebih suara.
Namun, kubu Ganjar Pranowo - Mahfud Md, dan kubu Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar menduga terdapat kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca Juga: EXPRESS! Link Nonton dan Download Santri Pilihan Bunda Episode 6 Lengkap Jadwal Tayang dan Spoiler
Selain soal capres dan cawapres, MK juga bisa memutus perselisihan di tingkat calon dewan perwakilan daerah hingga partai politik peserta Pemilu.
Kali ini sidang sengketa Pemilu 2024 akan di pimpin oleh 8 Hakim tanpa Anwar Usman.
Berikut profil 8 hakim yang memimpin sengketa hasil pemilu atau PHPU :
Baca Juga: Spoiler, Jadwal Tayang dan Link Nonton Santri Pilihan Bunda Episode 6: Bunda Masih Percaya Kinaan?
1. Suhartoyo
Dilansir dari mkri.id, Suhartoyo merupakan ketua MK periode 2023-2025. Dia resmi menjadi pimpinan di MK usai menggantikan Anwar Usman yang telah melakukan pelanggaran etik berat saat memutuskan perkara 90/PUU-XXI/2023.
Sebelumnya, hakim ini sempat menjabat sebagai hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi yang masa jabatannya habis sejak 7 Januari 2015.
Suhartoyo mengucap sumpah di hadapan Presiden Jokowi pada tahun yang sama. Mahasiswa ilmu hukum ini juga telah memperpanjang masa jabatan sebagai hakim konstitusi pada 2020.
Dia terpilih menjadi Wakil ketua PN Kotabumi (1999), Ketua PN Praya (2004), Wakil Ketua PN Pontianak (2009), Ketua PN Pontianak (2010), Wakil Ketua PN Jakarta Timur (2011), serta Ketua PN Jakarta Selatan (2011).
Suhartoyo yang lahir dari lingkungan sederhana mengaku lebih nyaman menjadi orang biasa dan tidak terlalu mengandalkan jabatan dan posisinya sebagai hakim konstitusi.
“Saya ini nyaman menjadi orang-orang biasa saja,”ungkapnya.
2. Saldi Isra
Pria kelahiran Paninggahan-Solok init menggantikan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi yang telah menjabat lima tahun.
Saldi Isra resmi dilantik oleh Presiden Jokowi pada tanggal 11/04/2017.
Saldi menempuh pendidikan sarjana di fakultas hukum Universitas Andalas dan lulus dengan predikat cumlaude pada tahun 1994.
Saldi pun bekerja sebagai dosen di Universitas Bung Hatta dari 1994 hingga Oktober 1995.
Selanjutnya, dia melanjutkan menempuh pendidikan dan berhasil mendapatkan gelar Master of Public Administration, Universitas Malaya, Malaysia pada 2009.
Selanjutnya, dia kembali menempuh dan mendapatkan gelar doktoral ilmu hukum dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 2009.
Setahun kemudian, Saldi diberikan gelar sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas.
Selain menjadi dosen, Saldi menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas.
Selanjutnya, Saldi pun dikenal aktif menyuarakan anti korupsi dalam tulisan maupun lisan dan sering memberikan keterangan dalam persidangan uji materi sebagai ahli.
Sebagai catatan, bahwa Saldi berhasil melaporkan kasus korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat sejak 1999 dan diberikan penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award pada 2004.
Adapun, pada tanggal 15/3/2023 Saldi mengunggulo pemungutan suara pada rapat pleno pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK periode 2023-2028 dengan perolehan sebanyak lima suara.
3. Arief Hidayat
Arief Hidayat dilantik oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjabat sebagai hakim di MK pada tanggal 01/04/2013. Dia menggantikan Mahfud MD yang mengakhiri masa jabatannya sejak 2008.
Dalam kariernya, Arief fokus di dunia pendidikan dengan tujuan untuk mencerdaskan generasi muda.
Motivasinya telah membuat dia medapatkan predikat Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Selain aktif mengajar, Arief ini menjabat sebagai ketua pada beberapa organisasi profesi, seperti Ketua Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jawa Tengah, Ketua Pusat Studi Hukum Demokrasi dan Konstitusi, Ketua Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender Indonesia, serta Ketua Pusat Studi Hukum Lingkungan.
Selain itu, Arief juga aktif dalam hal menulis. Tidak kurang dari 25 karya ilmiah telah dia hasilkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, entah itu buku ataupun makalah.
Kemudian, dia pun memberanikan diri mendaftar sebagai hakim MK melalui jalur DPR.
Saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Arief mengusung makalah bertajuk 'Prinsip Ultra Petita dalam Putusan MK terkait Pengujian UU terhadap UUD 1945'. Hasilnya, dia terpilih menjadi hakim konstitusi, dengan mendapat 42 suara dari 48 anggota Komisi III DPR.
4. Enny Nurbaningsih
Enny Nurbaningsih ialah salah satu srikandi yang dipilih oleh Jokowi untuk menjadi Hakim Konstitusi. Dia terpilih menggantikan Maria Farida Indrati sebagai hakim konstitusi perempuan di Indonesia.
Wanita kelahiran Pangkal Pinang tersebut memiliki cita-cita mulia sebagai guru. Baginya, mengajar bukan hanya sebagai sebuah profesi namun juga sebuah panggilan jiwa.
Setelah lulus dari Fakultas Hukum UGM pada 1981, dia juga terlibat aktif dalam organisasi yang terkait dengan ilmu hukum yang digelutinya, yaitu ilmu hukum tata negara.
Baca Juga: Jadwal Tayang Private Bodyguard Episode 12 TERBARU Lengkap Spoiler dan Link Nonton hingga TAMAT
5. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
Daniel dilantik Jokowi untuk menggantikan I Dewa Gede Palguna pada 7/1/2020. Daniel menjadi putra pertama Nusa Tenggara Timur yang menjabat sebagai hakim konstitusi sejak MK berdiri.
Perjalanan hidup Daniel tidak bisa dipisahkan dari dunia aktivis, dia tercatat aktif dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kupang sejak terdaftar menjadi mahasiswa pada 1985.
Bahkan, usai lulus dari UNDANA pada 1990, dia sempat mengikuti tes wartawan profesional pada 1991 di Yogyakarta. Alhasil, dia tidak lolos dalam tes tersebut.
Daniel juga terlibat aktif di beberapa lembaga, antara lain Sekretaris II Yayasan Kesehatan PGI Cikini, serta Pengurus Harian Majelis Pendidikan Kristen (MPK) di Indonesia. Wakil Sekjend 1 Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Pusat.
Pada 30 November 2019, Daniel mendaftar menjadi hakim konstitusi dan mempersiapkan berkas pendaftaran. Singkatnya, dari 17 kandidat yang mengikuti seleksi, Daniel bersama dua orang lainnya dinyatakan lolos seleksi, yaitu Suparman Marzuki, dan Ida Budhiati.
6. Guntur Hamzah
Pria ini menyelesaikan pendidikan sarjana hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 1988.
Selanjutnya, dia Menyelesaikan Pendidikan magister hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1995. Kemudian, menyelesaikan Pendidikan Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2002 dengan predikat kelulusan atau yudisium cumlaude.
Dan sejak bulan Februari 2006, Guntur Hamzah menduduki jabatan akademik Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara.
Pada Tahun 2007 mendapat tugas menjajaki kerja sama akademik antara Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin dengan Faculty of Law, Economic and Governance Utrecht University di Belanda.
Dan pada Tahun 2009 mengikuti short course program student centred learning di Maastricht University dan Utrecht University, Belanda.
Pada tahun 2010-2011, mengikuti Program Academic Recharging (PAR-B) pada Faculty of Law, Economic and Governance, Utrecht University, Belanda.
Selanjutnya 2015-2022, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. Sejak 23 November 2022, mendapat tugas negara menjadi Hakim Konstitusi.
7. Ridwan Mansyur
Ridwan Mansyur lahir di Sumatera Selatan 11 November 1959. Dia menempuh pendidikan tingginya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang dan meraih gelar sarjana tahun 1984.
Pasca lulus dari program magister hukumnya, kemudian melanjutkan program doktoralnya di Universitas Padjadjaran Bandung, dan berhasil membawa gelar doktor pada 2010. Perjalanan kariernya dimulai sebagai calon hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi pada tahun 1986. Jabatan sebagai hakim dimulai pada Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 1989. Dua setengah tahun berselang pada tahun 1992 dia beralih tugas menjadi hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur Bengkulu Utara.
Kemudian, pada tahun 1998, dia ditugaskan menjadi hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong.
Empat tahun berikutnya, setelah mengikuti short course pada UTS Sidney dalam bidang Intellectual property rights (IPR), Ridwan Mansyur kembali mendapatkan mutasi menjadi hakim pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat yang dijalaninya hingga pertengahan 2006.
Jabatan sebagai pimpinan pengadilan dipercayakan kepada Ridwan Mansyur pada tahun 2006 sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta. Setahun berikutnya, dia kembali mendapat kepercayaan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam. Tahun 2008, Ia mendapat promosi sebagai Ketua pada pengadilan tersebut. Karier di dunia hukum Ridwan terbilang moncer hingga pada tahun 2010 selanjutnya mendapat promosi sebagai Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus.
Pada 3 Oktober 2023 ia terpilih menjadi Hakim Konstitusi dari unsur yudikatif (Mahkamah Agung) dan dilantik per 9 Desember 2023 menggantikan Manahan M. P. Sitompul.
8. Arsul Sani
Arsul Sani dilantik jadi hakim konstitusi per 18 Januari 2024 dengan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.
Dia merupakan hakim konstitusi yang dipilih dan diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Republik Indonesia (DPR RI) untuk menggantikan Wahiduddin Adam yang menjalani masa purna tugas karena telah memasuki usia 70 tahun.
Arsul lahir di Pekalongan, pada tanggal 8 Januari 1964. Dia merantau ke Jakarta ketika mulai kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (FH-UI) pada tahun 1982, dan menyelesaikan S-1 pada awal tahun 1987. Dia memulai karirnya di bidang hukum dengan menjadi asisten pembela umum sukarela (volunteer lawyer) di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada tahun 1986-1988.
Arsul kemudian mendapat kesempatan belajar tentang Industrial Property Management di Japan Institute of Invention (JII), Tokyo, tahun 1997 dengan beasiswa AOTS-Japan dan menyelesaikan graduate certificate dari University of Cambridge, UK untuk subyek Managing the Information, tahun 2006.
Selanjutnya, dia lulus program magister corporate communication di London School of Public Relations (LSPR), Jakarta pada tahun 2007. Arsul juga lulusan fellowshiparbitration courses, UK, tahun 2009 dan pernah menjadi member of Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) London - UK dan Singapore Institute of Arbitrators (SIArb) serta anggota International Bar Association (IBA).
Di samping itu, Arsul juga pernah aktif menjadi Ketua Bidang Konsultasi Hukum, LPBH-PBNU pada masa kepemimpinan Almarhum K.H. Hasyim Muzadi, 2005-2010, Chairman (Ketua Umum) Indonesian Corporate Counsel Assciation (ICCA) pada tahun 2006-2008. Ketua Bidang Luar Negeri, Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) (2007-2013), Wakil Ketua Dewan Penasehat DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) (2020-2023), Dewan Pembina Perkumpulan Ahli Dewan Sengketa Konstruksi (PADSK) (2021 – 2023) dan perkumpulan Lingkaran Masyarakat Professional Nahdhiyin (NU-Circle) (2012-2023).***